PRESIDEN DUKUNG KPPU BERANTAS KARTEL PANGAN

Langkah tegas KPPU yang akan menjatuhkan sanksi administrasi, termasuk merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan praktek kartel dan atau melakukan pengurangan pasokan komoditi penting ke pasar, sehingga mengakibatkan tingginya harga, mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Respon beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, KPPU melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik yang ada di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya pemain-pemain besar yang diduga menentukan harga.
Bilamana terbukti terdapat tindakan yang mengarah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sesuai perundangan yang berlaku KPPU akan jatuhkan sanksi hukum.
Jakarta, 13 November 2015
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia