KPPU Bersama Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Adakan Sosialisasi UU No. 5/1999

KPPU Bersama Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Adakan Sosialisasi UU No. 5/1999

Medan (22/8) – KPPU bekerja sama dengan Pengurus Besar Himpunan Mahasiwa Islam (PB HMI) mengadakan kegiatan sosialisasi ”Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang Sehat” di Hotel Saka Medan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPPU RI Guntur Syahputra Saragih sekaligus sebagai keynote speaker dan Komisioner KPPU RI Harry Agustanto. Hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamungkas,  anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto dan Syafrizal Helmi Situmorang selaku Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Guntur Syahputra Saragih menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dimanfaatkan demi kemakmuran masyarakat Sumatera Utara, namun banyak tantangan yang harus dihadapi agar dapat memaksimalkan basis ekonomi yang ada di Sumatera Utara.

”Sumut menghadapi permasalahan Gini Rasio Sumatera Utara yang masih tinggi, adanya kartel yang menyebabkan harga menjadi mahal, banyaknya sektor yang tidak kompetitif seperti industri gula yang tidak efisien. Hal tersebut tercermin dalam nilai I-Core Sumatera Utara yang masih cukup tinggi dimana harga untuk memproduksi suatu barang masih mahal. Untuk itu, KPPU mengajak para aktivis mahasiswa khususnya HMI ikut serta dalam mengawal dan ikut mengawasi persaingan usaha dan kemitraan. Mahasiswa HMI harus membuat tulisan-tulisan tentang persaingan usaha,” ujarnya.

Dalam paparannya, Hendro Susanto yang juga merupakan putra asli Sumatera Utara menyampaikan peran aktivis mahasiswa akhir-akhir ini kurang menunjukkan tajinya. Menurutnya, mahasiswa saat ini kurang responsif terhadap isu-isu ekonomi yang muncul di berbagai media. Misalnya isu terkait minyak goreng, permasalahan lahan perkebunan, terkait E-Parking, masalah tender 2,7 triliun dan masih banyak lagi yang harus mendapat perhatian dari mahasiswa. DPRD Sumatera Utara menginginkan adanya diskusi-diskusi yang lebih mendalam dengan mahasiswa dalam rangka mendorong perbaikan-perbaikan serta adanya dukungan dari para pemangku kepentingan dalam rangka pengawasannya.

“Mahasiswa Sumatera Utara agar tidak menjadi Agent of Change, akan tetapi harus menjadi Direction of Change,” pungkasnya.

Dalam kesempatan lain, Ridho Pamungkas menjelaskan bahwa berbagai isu ekonomi seperti isu kenaikan harga bahan pangan minyak goreng, cabai, daging ayam, dan sebagainya akan sangat mungkin terjadi dikarenakan jumlah pemain dalam pasar tersebut sedikit. Hal ini memberi potensi bagi beberapa kelompok untuk dapat mengendalikan harga pasar. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga dan pasokan. Seperti halnya yang dilakukan terhadap komoditas CPO, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan DMO dan DPO untuk menjaga pasokan dan harga CPO dalam negeri.

”Ketika ada isu kenaikan harga misalnya, KPPU akan hadir untuk mengawasi perilaku pelaku usahanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik-praktik monopoli pelaku usaha seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan serta mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 dan UU No. 20/2008,” paparnya.

Hal menarik juga disampaikan oleh Bapak Syafrizal Helmi Situmorang. Dalam pandangannya terhadap persaingan usaha, yang paling menarik untuk dicermati adalah persaingan usaha di sektor ekonomi digital. Potensi-potensi ekonomi dalam pasar ekonomi digital sangat besar dan menarik bagi para pelaku usaha besar untuk mengambil keuntungan di bidang e-commerce.

“Mulai saat ini, mahasiswa sudah harus memiliki digital skill. UKM di Indonesia tumbuh lambat dikarenakan tidak mengerti tentang digital sehingga tidak dapat masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Akibatnya, pasar ekonomi digital hanya dikuasai oleh pelaku usaha-pelaku usaha yang memahami dan memiliki modal besar seperti yang terjadi pada bidang e-commerce hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha besar GOTO (Gojek dan Tokopedia), Bukalapak, Shopee, Amazon, dll. Hal demikian yang membuat nilai kompetisi Indonesia itu rendah. Untuk itu eksistensi KPPU perlu menjawab permasalahan tersebut,” pungkasnya.