Bandung (12/1) – Berbagai macam informasi permasalahan terkait dengan komoditas kedelai masif jadi bahan berita dan keluhan pengrajin tahu tempe. Permasalahan tersebut juga telah disuarakan oleh Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) kepada Pemerintah dan direspon dengan ditetapkannya “Program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai senilai Rp1.000/kg” pada tahun lalu (2022).

Atas kondisi tersebut, Kanwil III segera melakukan upaya identifikasi permasalahan dari sisi persaingan usaha dengan melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Kanwil III yang diwakili Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil III KPPU, Mansur, bersama tim melakukan diskusi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat  yang diwakili oleh Tatang Suryana selaku Kepala Bidang Usaha Kecil beserta jajarannya, bertempat di Kantor Diskuk Jabar. Dalam diskusi juga hadir perwakilan dari Disperindag Jabar, Bulog Divre Jabar serta Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) Jabar.

“Kami berterima kasih kepada Diskuk Jabar yang telah memfasilitasi diskusi ini dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, diharapkan dari diskusi ini, banyak input yang diperoleh terutama terkait permasalahan-permasalahan seperti hambatan untuk mendapatkan bahan baku kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe dan permasalahan lainnya yang berpotensi bersinggungan dengan persaingan usaha,” ujar Mansur.

Menanggapi hal tersebut, Tatang menyampaikan bahwa tahun lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menerima aspirasi dari Gapoktindo yang menyampaikan 3 (tiga) tuntutan yaitu stabilitas harga kedelai, pengamanan distribusi dan pembayaran dan penjualan kedelai dengan harga murah dengan kualitas sama seperti yang dijual di pasaran.

“Atas aspirasi Gapoktindo, gabungan lembaga yang terdiri dari Kemenkop, Kemendag, Bulog, dan Kementerian BUMN menetapkan program bantuan pembelian kedelai senilai Rp1.000/kg yang dikhususkan kepada anggota Kopti yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,” imbuh Tatang.

Bidang Perdagangan Disperindag Jabar menambahkan bahwa Kemendag menjadi leader program bantuan subsidi kedelai pada tahun 2022 dengan menunjuk Bulog sebagai penyelenggaranya. Namun, untuk 2023, akan disesuaikan berdasarkan Perpres No. 66 tahun 2021 dimana kebijakan terkait barang kebutuhan pokok termasuk Padi Jagung Kedelai (Pajale) diserahkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang cadangan pangan pemerintah, kedelai disalurkan oleh menteri yang membidangi perindustrian.

Dari sisi realisasi penyaluran subsidi kedelai melalui Kopti, Bulog Kanwil Jabar menyampaikan bahwa telah dilaksanakan di 13 Kanwil Bulog yang terdiri dari 17 Provinsi di Indonesia, dengan jumlah penyaluran paling besar adalah provinsi Jabar. Adapun 2 metode pembeliannya yaitu dengan open bidding dan pembelian secara mandiri ke importir atau distributor.

Terkait dengan distribusi kedelai, perwakilan Kopti Jabar menyampaikan bahwa selama ini para pengrajin tahu tempe biasa menggunakan kedelai 4 merk dari 4 perusahaan berbeda. Dalam penyalurannya kepada pengrajin tahu tempe, Kopti tidak bisa bersaing dengan importir atau distributor karena rata-rata pengrajin tahu tempe saat ini memiliki utang kepada improtir atau distributor. Sehingga meskipun harganya lebih mahal dari harga yang ditawarkan Kopti, pengrajin tahu tempe tetap mengambil bahan baku kedelai dari importir atau distributor langganannya. (SD)