Program Kepatuhan Terhadap Hukum Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Program Kepatuhan bagi Asosiasi Pelaku Usaha)
Mengapa Asosiasi pelaku usaha harus mematuhi hukum persaingan usaha?
Secara umum Asosiasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam kaitannya dengan pelaku usaha, Asosiasi dagang atau Asosiasi pelaku usaha (selanjutnya disebut “Asosiasi”) dibentuk karena masing-masing anggota bergerak dalam bidang usaha atau bidang tertentu yang sama dengan tujuan memajukan kepentingan bersama. Dalam kacamata persaingan, pelaku usaha yang bergabung dalam sebuah Asosiasi merupakan pelaku usaha yang bersaing pada pasar bersangkutan yang sama, yang berkumpul dalam sebuah wadah untuk dapat berkomunikasi dalam rangka kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama.
Laiknya pengelolaan perusahaan, Asosiasi dagang/Asosiasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memiliki kewajiban untuk memastikan setiap proses kegiatannya harus dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak terkecuali Hukum Persaingan Usaha. Pengurus dan anggota Asosiasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan Asosiasi telah memenuhi Hukum Persaingan Usaha, serta mengupayakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tidak hanya sebagai salah satu bentuk tata kelola Asosiasi yang baik, kepatuhan terhadap hukum persaingan juga mengurangi risiko Asosiasi melakukan berbagai bentuk kegiatan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”) yang dapat menghabiskan waktu dan sumber daya dari bisnis, manajemen serta staf masing-masing anggota Asosiasi. Pelanggaran terhadap hukum persaingan, selain pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menjadi anggota Asosiasi berupa denda paling rendah Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar, Asosiasi pelaku usaha juga bisa menghadapi tindakan pihak ketiga, kehilangan reputasi dan nama baik Asosiasi.
Bagaimana Asosiasi menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan terhadap hukum persaingan usaha?
Setiap kegiatan Asosiasi memiliki perbedaan dan karakter masing-masing, maka dari itu terdapat langkah-langkah yang berbeda untuk memastikan kepatuhan pada hukum persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti jumlah perusahaan yang bergabung dalam Asosiasi, bagaimana sifat umum dalam bisnis yang dijalankan perusahaan yang menjadi anggota Asosiasi, dan frekuensi interaksi karyawan (terutama manajer dan staf bagian penjualan) dengan pesaing. Contohnya, Asosiasi yang jumlah pelaku usaha sedikit dan berada dalam struktur pasar yang oligopoli, menghadapi kondisi yang rentan terhadap terjadinya perilaku kartel atau melakukan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang lainnya. Atau beberapa anggota Asosiasi yang memiliki kekuatan signifikan pada pasar di mana mereka beroperasi atau yang memiliki pangsa pasar yang besar, kemungkinan akan lebih rentan terhadap dugaan penyalahgunaan posisi dominan pada pasar atau melakukan tindakan boikot kepada pesaing/perusahaan lainnya. Untuk lebih lanjut, pengurus dan anggota Asosiasi dapat melihat larangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 16 berkaitan dengan Perjanjian yang Dilarang, Pasal 17 sampai Pasal 24 berkaitan dengan Perbuatan yang Dilarang, dan Pasal 25 sampai Pasal 29 berkaitan dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan.
KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan penilaian mandiri dari kemungkinan melanggar hukum persaingan sebelum memutuskan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan kepatuhan. Apabila Asosiasi dan anggotanya menemukan adanya kecenderungan melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha, diharapkan Asosiasi dapat berkonsultasi kepada tenaga profesional mengenai langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko tersebut. Pelaku usaha, Asosiasi perdagangan atau badan profesional yang tidak yakin apakah kegiatan bisnis mereka melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dapat mengajukan laporan, konsultasi, ataupun pemberian informasi kepada KPPU. KPPU dapat melakukan pemberian informasi, sosialisasi, dan bimbingan (tidak mengikat).
Apakah kegiatan Asosiasi dapat secara substansial menyebabkan terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999?
Beberapa aktivitas kolektif yang dilakukan Asosiasi antara lain: melakukan studi pengembangan industri, mengumpulkan dan menyebarkan data pasar, advokasi dengan pemerintah, membuat pedoman dan standar industri, dan memajukan persaingan usaha di industri terkait.
Aktivitas atau kegiatan Asosiasi dapat menimbulkan efek negatif bagi persaingan usaha dan berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 apabila dalam rapat/pertemuannya membahas dan menyetujui untuk melakukan kesepakatan penetapan harga, kesepakatan strategi bisnis, dan kesepakatan pembagian wilayah, konsumen ataupun produksi, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Asosiasi harus bersifat terbuka, tidak diskriminatif dan tetap membuka kesempatan tumbuhnya persaingan usaha secara sehat antar sesama anggota Asosiasi, walaupun mereka adalah rekan dalam Asosiasi namun tetap menjadi pesaing satu sama lain di dalam menjalankan kegiatan usaha.
Seperti apa bentuk pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh Asosiasi?
Jamak terjadi bahwa rapat/pertemuan Asosiasi merupakan wadah untuk saling bertukar informasi tentang kebijakan harga, pasar, atau hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Hal-hal sensitif inilah yang bisa membawa para anggota Asosiasi ke arah kolusi anti persaingan yang berpotensi mendistorsi pasar dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang.
Bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha yang paling berpotensi terjadi dilakukan oleh Asosiasi dalam melakukan berbagai bentuk Perjanjian yang Dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UU 5 Tahun 1999. Asosiasi dapat melakukan pelanggaran Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu tindakan Oligopoli dengan membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mana apabila Asosiasi dibentuk berada dalam pasar yang hanya ada beberapa pelaku usaha yang ada di pasar. Atau salah satu bentuk pelanggaran lain yang paling sering ditemukan adalah Penetapan Harga (Pasal 5) yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam Asosiasi, Pembagian Wilayah pemasaran atau alokasi pasar antar anggota Asosiasi (Pasal 9) atau bentuk Kartel (Pasal 11) dalam Asosiasi yang bertujuan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Bagaimana peran Asosiasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999?
Bentuk-bentuk larangan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 harus menjadi landasan bagi Asosiasi dan anggotanya dalam melakukan kegiatan usaha. Asosiasi diharapkan dapat melakukan self assessment untuk mengidentifikasi area/bidang bisnis yang memiliki risiko tinggi melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menjurus pada kartel, atau perilaku persaingan yang tidak sehat lainnya.
Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan program kepatuhan persaingan usaha secara efektif, serta meningkatkan pemahaman & pengetahuan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 kepada seluruh pengurus dan anggota Asosiasi (melalui training/kelas pelatihan).
Apa yang harus dilakukan oleh anggota Asosiasi, jika mengetahui adanya potensi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Asosiasi yang diikutinya?
Segera sampaikan keberatan Anda, apabila sebuah rapat/pertemuan Asosiasi membahas hal-hal yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha, dan pastikan keberatan Anda tercatat dalam risalah rapat. Laporkan hal ini kepada pimpinan Asosiasi atau penasehat hukum, agar segera mengambil tindakan yang tepat. Jika terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, segera sampaikan laporan dugaan pelanggaran atau lakukan konsultasi dengan KPPU.
Apa yang dimaksud dengan Program Kepatuhan?
Program Kepatuhan merupakan salah satu upaya aktif KPPU di bidang pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha KPPU. Program kepatuhan dapat digunakan sebagai kontrol untuk melindungi perusahaan dari risiko pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 sedini mungkin. Program kepatuhan bisa berbentuk seperti pelatihan untuk meningkatkan kesadaran hukum, penggunaan daftar periksa untuk memastikan kepatuhan setiap karyawan pada kebijakan perusahaan, serta sistem rekaman untuk mendokumentasikan setiap interaksi kontak karyawan dengan pesaing ataupun pemasok, pemeriksaan mandiri pada setiap perjanjian, perilaku, dan karyawan untuk memantau kepatuhan yang sedang berlangsung. Kepatuhan persaingan usaha dapat berupa ketentuan terpisah ataupun menjadi bagian dari program kepatuhan peraturan perusahaan tersebut.
Apa manfaat yang diperoleh anggota Asosiasi dengan mengikuti Program Kepatuhan?
Dengan menyusun dan menerapkan Program Kepatuhan, perusahaan yang menjadi anggota Asosiasi memperoleh manfaat seperti:
a. Terjaganya nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahan. Selain itu perusahaan yang terbukti melanggar hukum persaingan juga tidak menarik bagi mitra bisnis, investor maupun konsumen yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan.
b. Perusahaan dianggap menjaga dan memiliki etika bisnis yang tinggi. Persepsi ini akan tercipta apabila perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usahanya.
c. Tercipta dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dengan mengikuti Program Kepatuhan diharapkan setiap kegiatan pelaku usaha seperti: membuat perjanjian dengan pihak lain, penentuan harga, promosi dan penjualan barang serta hubungan dengan konsumen, pemasok dan pesaing tidak ada yang berpotensi melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
d. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, seperti biaya selama proses penegakan hukum di KPPU, proses keberatan di Pengadilan Negeri sampai proses Kasasi di Mahkamah Agung, serta pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar.
e. Program Kepatuhan mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif.
Di manakah materi kepatuhan bisa saya dapatkan?
KPPU telah menyusun dan mempublikasikan Pedoman Program Kepatuhan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 (dapat di unduh dari website www.kppu.go.id) yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang menyusun Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Selain itu informasi tentang berbagai jenis program kepatuhan yang luas tersedia di internet. Anda juga dapat mempertimbangkan mencari masukan dari konsultan hukum atau spesialis kepatuhan. Memasukkan program kepatuhan persaingan usaha pada perusahaan/kegiatan usaha harus menjadi sebuah awal dari proses yang berkelanjutan. Program ini harus fleksibel dan terus-menerus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Proses evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa program kepatuhan persaingan usaha selalu relevan dengan bisnis perusahaan.
Apakah KPPU mendukung penyusunan program Kepatuhan Persaingan untuk setiap perusahan?
Dukungan yang diberikan KPPU tidak dalam bentuk penyusunan program kepatuhan persaingan usaha secara individu (per perusahaan), tetapi bisa merujuk ke contoh praktik dari waktu ke waktu dalam komunikasi publik. Selain itu berbentuk penerimaan konsultasi atau pemberian informasi, serta pengadaan sosialisasi lainnya terkait kepatuhan persaingan usaha.

Tabel DO’s and DON’Ts berikut dapat membantu pengurus dan anggota Asosiasi untuk memetakan dan meminimalkan potensi melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999:
DO’s
(Contoh hal-hal yang perlu dilakukan)
DO Menyusun dan menerapkan pedoman kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dalam aturan internal Asosiasi, dan menunjuk pejabat/unit khusus untuk mengawasi pelaksanaannya.
DO Melakukan identifikasi terhadap area/bidang bisnis yang memiliki resiko tinggi melanggar hukum persaingan usaha, dan melakukan self monitoring secara berkala.
DO Pastikan bahwa rapat/pertemuan Asosiasi memiliki agenda dan risalah yang secara akurat menjelaskan perihal peserta rapat dan diskusi yang berlangsung.
DO Pastikan bahwa pengaturan dan penetapan standar tertentu oleh Asosiasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DO Selalu berhati-hati dalam setiap proses pengumpulan dan penyampaian informasi yang bersifat sensitif terkait persaingan usaha dalam lingkup Asosiasi, serta pastikan adanya langkah-langkah/upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.
DO Pastikan bahwa seluruh tata tertib dan kode etik Asosiasi secara jelas menyatakan tentang tujuan, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.
DO Tingkatkan pemahaman dan komitmen pengurus dan anggota Asosiasi untuk mematuhi ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan konsekuensi/sanksi pelanggarannya.
DO Lakukan monitoring dan tinjauan ulang terhadap penerapan program kepatuhan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
DON’Ts
(Contoh hal-hal yang tidak boleh dilakukan)
DON’T Jangan membuat perjanjian atau berdiskusi dalam rapat/pertemuan Asosiasi yang terkait dengan pengaturan harga, pembatasan jumlah produksi, konsumen atau pasar tertentu, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(Potensi pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999)
DON’T Jangan membatasi kebebasan anggota Asosiasi dalam menetapkan harga, memilih mitra dagang, menentukan produksi dan wilayah pemasaran, mengelola ketentuan penjualan, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(Potensi pelanggaran Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999)
DON’T Jangan menggunakan aturan Asosiasi untuk (secara langsung ataupun tidak langsung) memboikot pesaing, pemasok atau pelanggan tertentu, baik yang dilakukan melalui kesepakatan, perjanjian ataupun diskusi informal dalam rapat/pertemuan Asosiasi.

(Potensi pelanggaran Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999)
DON’T Jangan menetapkan kriteria keanggotaan Asosiasi secara sewenang-wenang, yang akan mengecualikan (memboikot) pelaku usaha tertentu untuk dapat menjadi anggota Asosiasi.
DON’T Jangan menjatuhkan sanksi atau mendiskriminasi anggota Asosiasi, yang tidak dapat mengikuti peraturan Asosiasi karena mempertimbangan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
DON’T Jangan tinggal diam jika dalam rapat Asosiasi terjadi diskusi atau bahkan pengambilan keputusan/kebijakan yang berpotensi melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Ajukan keberatan dan tinggalkan ruang rapat, pastikan keberatan tersebut tercatat dalam risalah rapat.
DON’T Jangan terlibat dalam suatu perjanjian/perilaku yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 (misal: perjanjian kartel), segera hentikan keterlibatan Anda dan sampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada KPPU.
***