Program Kepatuhan Terhadap Hukum Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Program Kepatuhan)
Mengapa saya harus mematuhi hukum persaingan usaha?
Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan setiap prosesnya harus dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak terkecuali Hukum Persaingan Usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala proses bisnis telah memenuhi Hukum Persaingan Usaha, serta mengupayakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tidak hanya sebagai salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap hukum persaingan juga mengurangi risiko pelaku usaha menjadi pihak yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”) yang dapat menghabiskan waktu dan sumber daya dari bisnis, manajemen serta staf. Pelanggaran terhadap hukum persaingan, selain dikenakan sanksi administratif yang salah satunya berupa denda paling rendah Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar, pelaku usaha juga bisa menghadapi tindakan pihak ketiga, kehilangan reputasi dan nama baik.
Selain memberikan manfaat terhadap bisnis pelaku usaha, kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dapat menjadikan pasar di Indonesia tetap sehat dan kompetitif. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen, karena pasar dengan persaingan yang sehat dapat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan inovatif, sementara konsumen tentu akan lebih memilih perusahaan-perusahaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Bagaimana pelaku usaha menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan terhadap hukum persaingan usaha?
Setiap bisnis memiliki perbedaan dan karakter masing-masing, maka dari itu terdapat langkah-langkah yang berbeda untuk memastikan kepatuhan pada hukum persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti seberapa besar perusahaan, bagaimana sifat umum dalam bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut, dan frekuensi interaksi karyawan (terutama manajer dan staf bagian penjualan) dengan pesaing. Contohnya, pelaku usaha yang memiliki kekuatan signifikan pada pasar di mana mereka beroperasi atau yang memiliki pangsa pasar yang besar, kemungkinan akan lebih rentan terhadap dugaan penyalahgunaan posisi dominan pada pasar. Kontrak rantai pasokan mereka juga cenderung memiliki efek yang lebih besar di pasar. Atau perusahaan yang berada pada struktur pasar yang oligopoli menghadapi kondisi yang rentan terhadap terjadinya perilaku kartel atau melakukan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang lainnya. Untuk lebih lanjut, pelaku usaha dapat melihat larangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 16 berkaitan dengan Perjanjian yang Dilarang, Pasal 17 sampai Pasal 24 berkaitan dengan Perbuatan yang Dilarang, dan Pasal 25 sampai Pasal 29 berkaitan dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan.
KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan penilaian mandiri dari kemungkinan melanggar hukum persaingan sebelum memutuskan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan kepatuhan. Apabila pelaku usaha menemukan adanya kecenderungan melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha, diharapkan pelaku bisnis dapat berkonsultasi kepada konsultan hukum/tenaga profesional mengenai langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut.
Pelaku usaha, asosiasi perdagangan atau badan profesional yang tidak yakin apakah kegiatan bisnis mereka melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dapat mengajukan laporan, konsultasi, ataupun pemberian informasi kepada KPPU. KPPU dapat melakukan pemberian informasi, sosialisasi, dan bimbingan (tidak mengikat).
Apa yang dimaksud dengan Program Kepatuhan?
Program Kepatuhan merupakan salah satu upaya aktif KPPU di bidang pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha KPPU. Program kepatuhan dapat digunakan sebagai kontrol untuk melindungi perusahaan dari risiko pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 sedini mungkin. Program kepatuhan bisa berbentuk seperti pelatihan untuk meningkatkan kesadaran hukum, penggunaan daftar periksa untuk memastikan kepatuhan setiap karyawan pada kebijakan perusahaan, serta sistem catatan/rekaman untuk mendokumentasikan setiap interaksi kontak karyawan dengan pesaing ataupun pemasok, pemeriksaan mandiri pada setiap perjanjian, perilaku, dan karyawan untuk memantau kepatuhan yang sedang berlangsung. Kepatuhan persaingan usaha dapat berupa ketentuan terpisah ataupun menjadi bagian dari program kepatuhan peraturan perusahaan tersebut.
Siapa yang berkepentingan untuk membuat Program Kepatuhan?
Subyek hukum yang wajib mematuhi UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha, dan memperhatikan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi obyek UU No. 5 Tahun 1999 adalah perusahaan (bukan orang perorangan), maka yang berkepentingan membuat Program Kepatuhan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha. Program Kepatuhan diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh elemen perusahaan dari level tertinggi sampai terendah.
Apa manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengikuti Program Kepatuhan?
Dengan menyusun dan menerapkan Program Kepatuhan, perusahaan memperoleh manfaat seperti:
a. Terjaganya nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhi hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahan. Selain itu perusahaan yang terbukti melanggar hukum persaingan juga tidak menarik bagi mitra bisnis, investor maupun konsumen yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah etika dan citra baik perusahaan.
b. Perusahaan dianggap menjaga dan memiliki etika bisnis yang tinggi. Persepsi ini akan tercipta apabila perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usahanya.
c. Tercipta dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dengan mengikuti Program Kepatuhan diharapkan setiap kegiatan pelaku usaha seperti: membuat perjanjian dengan pihak lain, penentuan harga, promosi dan penjualan barang serta hubungan dengan konsumen, pemasok dan pesaing tidak ada yang berpotensi melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
d. Meminimalkan konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, seperti biaya selama proses penegakan hukum di KPPU, proses keberatan di Pengadilan Negeri sampai proses Kasasi di Mahkaman Agung serta pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda serendah-rendahnya Rp1 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar.
e. Program Kepatuhan mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif.
Bagaimana bentuk Program Kepatuhan dibuat oleh perusahaan?
Program Kepatuhan dibuat secara tertulis yang didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap bidang-bidang usaha yang memiliki resiko terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan cara mengeliminir resiko-resiko tersebut. Program Kepatuhan antar perusahaan sangat mungkin memiliki bentuk kepatuhan yang berbeda-beda, tergantung dengan karakteristik sektor atau industri di mana perusahaan melakukan kegiatan serta posisi dan kondisi di pasar. Perusahaan juga harus mengklasifikasikan bidang-bidang yang memiliki resiko pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha yang dapat ditinjau dari:
a. Sektor kegiatan usaha. Perusahaan perlu memberikan perhatian khusus pada suatu sektor berdasarkan catatan pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya pada sektor tersebut.
b. Interaksi pelaku usaha. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan akan senantiasa berinteraksi dengan pihak-pihak lain seperti pemasok, pesaing, dan konsumen. Proses interaksi yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 harus diidentifikasi sejak dini.
c. Karakteristik dan penguasaan pasar. Pelaku usaha harus memperhatikan posisi di pasar yang bersangkutan. Apabila pelaku usaha memegang posisi dominan maka langkah-langkah pencegahan yang diambil akan berbeda dibandingkan dengan pelaku usaha yang bukan pemegang posisi dominan. Begitu pula dengan adanya kondisi kemudahan menjalankan pengaturan industri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain.
Apa yang menjadi tolok ukur bagi pelaku usaha bahwa Program Kepatuhan berjalan dengan baik?
Struktur dan isi dari program kepatuhan persaingan usaha harus disesuaikan dengan keperluan pelaku usaha secara khusus. Tidak ada standar tertentu, akan tetapi program kepatuhan persaingan yang efektif harus mengandung unsur-unsur berikut:
a. Harus dapat diimplementasikan
Sebuah program kepatuhan persaingan usaha tidak hanya berbentuk komitmen tertulis atau lisan untuk mematuhi, namun harus dilaksanakan dan diperkenalkan melalui kebijakan dan prosedur yang tepat.
b. Kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha
Agar program kepatuhan persaingan usaha bekerja dengan baik, pelaku usaha harus menerapkan kebijakan yang efektif dan didukung oleh prosedur yang tepat. Sebuah kebijakan yang efektif misalkan, seperti mengadakan perjanjian tertulis dari karyawan dan direksi untuk melakukan transaksi bisnis mereka dalam kerangka kepatuhan dan mengambil tindakan disiplin terhadap karyawan/direksi yang tindakannya mengakibatkan pelanggaran hukum. Prosedur yang relevan harus memungkinkan karyawan mendapatkan himbauan dalam sebuah kegiatan tertentu dan melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Staf harus diberikan edukasi tentang kebijakan dan prosedur kepatuhan dalam bisnis.
c. Dukungan dan kepatuhan manajemen
Dukungan dan kepatuhan dari manajemen yang lebih senior harus diperlihatkan dengan aktif dan teratur serta diperkuat, karena ini adalah indikator penting dari komitmen pelaku usaha untuk mematuhi hukum persaingan usaha. Mereka tidak hanya memberikan sinyal kepada stakeholder eksternal mengenai nilai kepatuhan persaingan pada pelaku usaha, tetapi juga mendorong karyawan junior dalam organisasi untuk mendukung program kepatuhan dan aktif mengikuti prinsip-prinsipnya.
d. Adanya keaktifan serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan di semua tingkatan yang mungkin terlibat dalam kegiatan mengenai hukum persaingan usaha
Pelatihan pada hukum persaingan usaha dan prosedur kebijakan bisnis yang terkait dengan kepatuhan harus dilakukan. Pelatihan ini dapat ditawarkan sebagai bagian dari program pengajaran pada pegawai baru untuk memperkuat pesan kepatuhan dan kelanjutannya akan diperbarui apabila ada perubahan dalam praktek bisnis dan hukum. Pelaku usaha harus mencatat setiap pelatihan yang diberikan.
e. Evaluasi dan review secara teratur
Evaluasi dapat dikatakan penting untuk memastikan bahwa program kepatuhan persaingan usaha sudah bekerja dengan baik, serta untuk mengidentifikasi area yang berpotensi melakukan pelanggaran. Evaluasi dapat berupa pengujian pengetahuan terhadap hukum, kebijakan, dan kepatuhan persaingan usaha pada setiap karyawan. Kepatuhan terhadap kebijakan juga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja perorangan dan kinerja departemen. Proses evaluasi harus dilakukan seterbuka mungkin untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa perilaku mereka selalu ditinjau dengan persyaratan program kepatuhan persaingan usaha. Perusahaan juga dapat menyertakan tinjauan independen dari perjanjian atau perilaku mereka secara sampling.
Di manakah materi kepatuhan bisa saya dapatkan?
KPPU telah menyusun dan mempublikasikan Pedoman Program Kepatuhan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 (dapat di unduh dari website www.kppu.go.id) yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang menyusun Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Selain itu informasi tentang berbagai jenis program kepatuhan yang luas tersedia di internet. Anda juga dapat mempertimbangkan mencari masukan dari konsultan hukum atau spesialis kepatuhan. Memasukkan program kepatuhan persaingan usaha pada perusahaan/lokasi usaha harus menjadi sebuah awal dari proses yang berkelanjutan. Program ini harus fleksibel dan terus-menerus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Proses evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa program kepatuhan persaingan usaha selalu relevan dengan bisnis perusahaan.
Apakah KPPU mendukung penyusunan program Kepatuhan Persaingan untuk setiap perusahan?
Dukungan yang diberikan KPPU tidak dalam bentuk penyusunan program kepatuhan persaingan usaha secara individu (per perusahaan), tetapi bisa merujuk ke contoh praktik dari waktu ke waktu dalam komunikasi publik. Selain itu berbentuk penerimaan konsultasi atau pemberian informasi, serta pengadaan sosialisasi lainnya terkait kepatuhan persaingan usaha.

***