Harry menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2003 dan Magister Hukum pada tahun 2011, keduanya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) program kekhususan Hukum Ekonomi, dan Alhamdulillah selesai tepat waktu.

Semasa mahasiswa, Harry aktif di Lembaga Kajian Keilmuan FHUI selaku Direktur Eksekutif yangmana kerap kali memberi masukan dan melakukan kritisi terhadap isu-isu yang berkembang kepada Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya untuk kemajuan negeri ini dari perspektif mahasiswa.

Selepas sarjana, Harry menjalani beberapa profesi UMKM seperti konveksi pakaian, hingga menjadi produsen packaging plastik untuk membungkus alat musik yang telah digunakan di Indonesia dan diseluruh dunia sampai saat ini.

Berkat doa restu dari Orang Tua. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan yang tidak diduga. Selain sebagai pengusaha UMKM, Harry diberi kesempatan untuk belajar dan berkarya di kantor hukum Zoelva & Partners sebagai Associate Lawyer. Saat itu diamanahi sebagai koordinator Divisi Non Litigasi yang menangani Corporate and Business Law, Banking & Finance Law, Legal Opinion, Legal Due Dilligence, dan Contract Drafting.

Selanjutnya, hasrat untuk memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara membawa Harry berkarya sebagai Tenaga Ahli di DPR RI (2011-2018). Selaku Tenaga Ahli Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, berperan melakukan pengawasan program dan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu juga turut berperan dalam penyusunan berbagai Rancangan Undang-Undang dibidang infrastruktur dan peraturan-peraturan internal DPR RI.

Selama masa ini ada kegundahan yang terwakili oleh syair Rumi “meskipun aku tenang bagai ikan, tapi aku gelisah pula bagai ombak dalam lautan”.

Kegundahan melihat betapa kaum-kaum yang bermodal besar menekan para pelaku usaha UMKM membuat dirinya membulatkan tekad untuk menjadi Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun visi yang diembannya adalah menguatkan pengawasan pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha UMKM harus dilindungi dari hegemoni dan kesewenangan dari pelaku usaha besar. Dan, doa tersebut diijabah, akhirnya Harry menjadi Komisioner KPPU 2018-2023 setelah disetujui DPR RI dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2018.

Kompetensi lain yang Harry miliki adalah sebagai Professional & Executive Coach yang disertifikasi dari Organisasi Coach Internasional. Dari kompetensi itu, Harry mengisi waktu luang dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai volunteer coach dibidang entepreneurship. Menurutnya dengan membantu membangun generasi muda menjadi entepreneur, maka hakikatnya akan banyak membantu masyarakat karena dengan banyaknya bermunculan entrepreneur muda akan banyak terbuka lapangan kerja bagi masyarakat dan pada gilirannya memberi manfaat yang besar pada negara ini.

Seperti pepatah “Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyalah apa yang telah kau berikan pada negara”

Dalam berkiprah di KPPU, Harry aktif terlibat sebagai Ketua Majelis ataupun Anggota Majelis dalam berbagai penanganan perkara yang terkait dengan Monopoli, Kartel, Persekongkolan Tender, Keterlambatan Notifikasi Merger dan berbagai perkara anti persaingan usaha lainnya. Harry juga berperan aktif melakukan tugas supervisi pada Kedeputian Penegakan Hukum Khususnya Direktorat Investigasi, Direktorat Penindakan, Direktorat Merger dan Direktorat Pengawasan Kemitraan. Selain itu juga Harry dipercaya untuk melakukan supervise pada issue-issue terkait dengan sector Ekonomi Digital. Harry juga turut membidani lahirnya beberapa Peraturan KPPU terbaru yaitu Peraturan KPPU tentang penganganan perkara, Peraturan KPPU tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU, serta Peraturan KPPU tentang Pengawasan Kemitraan.

Dalam lingkup nasional, Harry seringkali menjadi narasumber dalam forum-forum persaingan usaha dan juga mewakili KPPU dalam forum-forum otoritas persaingan usaha tingkat internasional.

Kemudian, sebagai salah satu anggota dari Ikatan Komite Audit Indonesia sekaligus pemegang sertifikat CACP (Certified Audit Committee Practices), Harry berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance pada organisasi KPPU. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah :Transparansi, Akuntanbilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness. Dan juga sebagai salah satu anggota dari Association Certified Fraud Examiner (ACFE) International, Harry memberikan warna tersendiri dalam dunia pengawasan persaingan usaha yaitu dengan memadukan prinsip-prinsip dan konten-konten anti-Fraud seperti investigation, law related to fraud dan fraud prevention ke dalam pengawasan persaingan usaha.