No. Mitra Kerja Judul Ruang Lingkup Kerja Sama
1. Badan Pengawas Pasar Modal Kesepakatan Bersama antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Badan Pengawas Pasar Modal Koordinasi antara Para Pihak secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing
2. Badan Pusat Statistik Koordinasi Perolehan Data dan/atau Informasi Koordinasi kerja antara Para Pihak secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak
3. Departemen Komunikasi dan Informatika Penanganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Industri Komunikasi dan Informatika
  1. Pengkajian dan Monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika yang berpotensi melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga selanjutnya dapat menjadi bahan bagi KPPU untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum;
  2. Harmonisasi kebijakan persaingan dalam industri komunikasi dan informatika: untuk mencapai hasil guna yang diharapkan dalam industri terkait;
  3. Akses data, dan atau informasi baik bersifat proaktif, maupun reaktif; dan
  4. Sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan industri komunikasi dan informatika
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
  1. Tukar menukar informasi;
  2. Perumusan aturan hukum;
  3. Sosialisasi;
  4. Penelitian atau riset; dan/atau
  5. Pendidikan dan pelatihan
5. Kementerian Hukum dan HAM Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum Akses Data SABH
6. Kementerian Dalam Negeri Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat
  1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat melalui: (1.1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (1.2) Koordinasi, fasilitasi, evaluasi kemitraan usaha; dan (1.3) Fasilitasi, evaluasi, klarifikasi, dan pengkajian produk hukum daerah; dan
  2. Meningkatkan kesadaran hukum persaingan usaha yang sehat dengan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Pelaksanaan Nota Kesepahaman Penciptaan Iklim Usaha yang Sehat
7. Otoritas Jasa Keuangan Kerja sama di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan
  1. Harmonisasi peraturan;
  2. Penyusunan kajian dan penelitian;
  3. Pertukaran informasi dan data;
  4. Narasumber dan Ahli; dan
  5. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan
8. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pedoman yang digunakan di lingkungan BPK-RI dan KPPU dalam rangka pelaksanaan akses data
9. Kementerian Keuangan Kerja sama dalam Mewujudkan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
  1. Penyiapan admin agency sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA dalam penggunaan aplikasi LPSE;
  2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan personil PIHAK KEDUA dalam melaksanakan LPSE;
  3. Bantuan teknis PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan penerapan LPSE pada PIHAK KEDUA;
  4. Bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa pendidikan dan pelatihan serta pertukaran informasi; dan
  5. Sosialisasi aplikasi sistem LPSE pada PIHAK KEDUA
No. Mitra Kerja Judul Ruang Lingkup Kerja Sama
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Provinsi Sulawesi Selatan
  1. Peningkatan kapasitas dan advokasi;
  2. Tukar menukar informasi; dan
  3. Sosialisasi bersama
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Provinsi Sumatera Utara
  1. Peningkatan kapasitas yaitu berupa harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Advokasi yaitu berupa asistensi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berperspektif persaingan usaha yang sehat;
  3. Tukar menukar informasi yaitu berupa kajian bersama persaingan usaha di Provinsi Sumatera Utara, berbagi (sharing) data industri, serta penelitian struktur usaha di Provinsi Sumatera Utara; dan
  4. Sosialisasi bersama yaitu berupa forum persaingan usaha yang sehat kepada aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemangku kepentingan, serta pembinaan pelaku usaha melalui advokasi dan sosialisasi pentingnya persaingan usaha sehat
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
  1. Peningkatan kapasitas dan advokasi;
  2. Tukar menukar informasi, meliputi: (2.1) Kajian bersama persaingan usaha di daerah; (2.2) Pembagian (sharing) data industri; dan (2.3) Penelitian struktur usaha di daerah; dan
  3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, meliputi: (3.1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada aparat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pelaku usaha maupun warga masyarakat; (3.2) Forum persaingan usaha yang sehat kepada aparat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan; dan (3.3) Pembinaan pelaku usaha melalui advokasi dan sosialisasi pentingnya persaingan usaha sehat
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Jawa Barat
  1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
  2. Advokasi;
  3. Tukar menukar informasi;
  4. Sosialisasi bersama; dan
  5. Peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Provinsi Kepulauan Riau
  1. Peningkatan kapasitas dan advokasi;
  2. Tukar menukar informasi; dan
  3. Sosialisasi bersama
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Jawa Timur
  1. Sosialisasi bersama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
  2. Upaya Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakan Hukum terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kalimantan Timur
  1. Peningkatan kapasitas dan advokasi;
  2. Tukar menukar informasi;
  3. Sosialisasi bersama; dan
  4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
No. Mitra Kerja Judul Ruang Lingkup Kerja Sama
1. Nahdlatul Ulama Kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Lingkungan Nahdlatul Ulama
  1. Pendidikan;
  2. Advokasi; dan
  3. Pertukaran informasi
2. Universitas Islam Indonesia Kerja sama dan Koordinasi dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
3. Universitas Sumatera Utara Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
4. Universitas Sam Ratulangi Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
5. Universitas Andalas Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
6. Universitas Hasanuddin Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
7. Universitas Padjadjaran Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
8. Universitas Brawijaya Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
9. Universitas Airlangga Kerja sama dan Koordinasi dalam Bidang Pendidikan, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
10. Universitas Diponegoro Nota Kesepahaman antara Universitas Diponegoro dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Advokasi dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Advokasi; dan
  3. Penegakan hukum persaingan
11. Universitas Gadjah Mada Kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Advokasi dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
  1. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Bidang advokasi;
  3. Bidang penegakan hukum persaingan usaha; dan
  4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK
No. Mitra Kerja Judul Ruang Lingkup Kerja Sama
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kerja sama dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  1. Pembinaan;
  2. Operasional; dan
  3. Tukar menukar informasi
SOP POLRI Prosedur Pembinaan, Operasional, dan Tukar Menukar Informasi
  1. Pembinaan;
  2. Operasional; dan
  3. Tukar menukar informasi
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Kerja sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pengawasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  1. Data dan/atau informasi;
  2. Sistem integritas nasional; dan
  3. Narasumber dan Ahli
3. Jaksa Agung Republik Indonesia Kerja sama dan Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  1. Permintaan informasi/data;
  2. Kajian/Penelitian;
  3. Narasumber/Tenaga ahli/Bantuan hukum;
  4. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  5. Sosialisasi