No. Nomor Perkara Perihal Terlapor Dugaan Pasal Pelanggaran
Perkara Tahun 2010
1. 39/KPPU-L/2010 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Kerja sama Pembuatan Pupuk Organik Bersubsidi dengan Merk Petroganik PT Petrokimia Gresik (Persero)
  • Pasal 15 ayat (2)
  • Pasal 19 huruf d
2. 37/KPPU-I/2010 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Pembibitan Ayam (Day Old Chick/DOC)
  • Kelompok Usaha PT Charoen Pokphand Indonesia (PT CPI) sebagai Terlapor I
  • Kelompok Usaha PT Japfa Comfeed sebagai Terlapor II
Pasal 15 ayat (2)
3. 34/KPPU-L/2010 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Pekerjaan Drilling Location Construction Services Southern & Northern Area Nomor 40440 di Vico Indonesia Muara Badak
  • PT Baswara Sinarmulia sebagai Terlapor I
  • Panitia Lelang Pekerjaan Drilling Location Construction Services Southern & Northern Area Nomor 40440 di Vico Indonesia Muara Badak sebagai Terlapor II
  • PT Perdana Kutai sebagai Terlapor III
  • PT Perdana Karya Perkasa Tbk sebagai Terlapor IV
Pasal 22
4. 27/KPPU-L/2010 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap Tahun Anggaran 2009
  • PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai Terlapor I
  • Panitia Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap di Jl. Kwitang Raya No. 21 Jakarta Pusat sebagai Terlapor II
  • Marsda Purn. Hernes Hutabarat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Kantor YKPP Satu Atap di Jl. Kwitang Raya No. 21 Jakarta Pusat sebagai Terlapor III
  • Prof. Dr. Bambang Pranowo selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) sebagai Terlapor IV
  • Ketua Pembina YKPP Tahun 2009 sebagai Terlapor V
Pasal 22
5. 24/KPPU-L/2010 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 pada Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Academic Hospital Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2009
  • PT Nindya Karya sebagai Terlapor I
  • PT Jaya Konstruksi sebagai Terlapor II
  • Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Academic Hospital Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2009 sebagai Terlapor III
Pasal 22
Perkara Tahun 2009
6. 31/KPPU-L/2009 Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Semen Beku Sapi Jenis Unsexing di Provinsi Jawa Timur oleh KPRI Rukun Wargo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur KPRI Rukun Wargo Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai Terlapor Pasal 17
7. 22/KPPU-L/2009 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Application Development and Maintenance Services di ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd Tahun 2009
  • ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd sebagai Terlapor I
  • PT Jatis Solutions Ecom sebagai Terlapor II
Pasal 22
8. 21/KPPU-L/2009 Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penetapan Tarif Tally Mandiri oleh Perusahaan Anggota Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) di Pelabuhan Tanjung Priok
  • Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI)
  • PT Tally Kharisma Batavia
  • PT Tally Setia Utara
  • PT Multi Mitra Millenium Tally
  • PT Multi Tally Indonesia
  • PT Tally Global Sejahtera
  • PT Ciemas Wahana Citra Mandiri
  • PT Jaya Tally Maritima
  • PT Nusantara Kargo Tally
  • PT Sabda Sakti
  • PT Akurat Tally Mandiri
  • PT Lintang Cakrawala Tally
  • PT Tally Perfektama Indonesia
  • PT Jakarta Independen Tally Corporation
  • PT Indotally Sentra Nusantara
  • PT Priok Independen Tally Utama
  • PT Jakarta Independen Tallyindo
  • PT Samudera Tally Independen
  • PT Tallyindo Karya Bangun Mandiri
Pasal 5
Perkara Tahun 2008
9. 68/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan Kamal-Bangkalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Satker Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008
  • Panitia Lelang Paket Pemeliharaan Rutin Jalan Kamal-Bangkalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Satker Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagai Terlapor I
  • PT Sumber Alam Megah sebagai Terlapor II
  • PT Sadar Dinamis sebagai Terlapor III
  • PT Abdi Luhur sebagai Terlapor IV
Pasal 22
10. 63/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB, Paket Peningkatan Jalan Ampenan Senggigi Pemenang Tahun Anggaran 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTB, Paket Peningkatan Jalan Ampenan Senggigi Pemenang Tahun Anggaran 2008 Adhi – Kresna JO PT Bahagia Bangunnusa Pasal 22
11. 61/KPPU-I/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 19 huruf a dan huruf d, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Dugaan Integrasi Vertikal, Penguasaan Pasar, Jual Rugi, dan Persekongkolan yang Dilakukan oleh PT Ispat Indo dan PT Ispat Wire Products dalam Industri Wire Rod dan Paku di Pulau Jawa
  • PT Ispat Indo
  • PT Ispat Wire Products
  • Pasal 14
  • Pasal 19 huruf a dan huruf d
  • Pasal 20
  • Pasal 24
12. 59/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana RSU Massenrempulu, Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2007
  • Panitia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana RSU Massenrempelu, Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2007 sebagai Terlapor I
  • CV Tekad Teknik sebagai Terlapor II
  • CV Solus Medital sebagai Terlapor III
  • PT Dian Sukses Makmur Sejati sebagai Terlapor IV
  • PT Bersaudara sebagai Terlapor V
Pasal 22
13. 56/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penjualan Sepeda Motor Suzuki di Kota Makassar
  • PT Sinar Galesong Pratama sebagai Terlapor I
  • UD Suzuki Cendrawasih sebagai Terlapor II
  • Dealer Suzuki Tentara Pelajar sebagai Terlapor III
  • Dealer Suzuki Andalas sebagai Terlapor IV
  • Dealer Suzuki Veteran sebagai Terlapor V
  • Dealer Suzuki Diamond sebagai Terlapor VI
  • Dealer Suzuki Salim sebagai Terlapor VII
  • Dealer Suzuki Daya sebagai Terlapor VIII
  • Dealer Suzuki Sudiang sebagai Terlapor IX
  • Dealer Suzuki Batua Raya sebagai Terlapor X
  • Dealer Suzuki Mandai sebagai Terlapor XI
  • Dealer Suzuki Pratama Maros sebagai Terlapor XII
  • Dealer Suzuki Sinar Mas Motor sebagai Terlapor XIII
  • Pasal 5 ayat (1)
  • Pasal 8
  • Pasal 11
14. 55/KPPU-L/2008 Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pembuatan Tanaman Reboisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2007
  • CV Alam Megah sebagai Terlapor I
  • CV Sumber Surya Belantara sebagai Terlapor II
  • Panitia Pelelangan Pembuatan Tanaman Reboisasi GNRHL Tahun Anggaran sebagai Terlapor III
Pasal 22
  • Bahwa terdapat kesamaan format Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Surat Pernyataan Kinerja Baik/Daftar Hitam, dan Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara padahal Panitia Tender tidak membuat draft-nya
  • Bahwa terdapat kepengurusan silang antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara
  • Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran antara CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara
  • Bahwa CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga di antara mereka seharusnya bersaing tidak hanya dari harga penawaran tetapi juga bersaing dalam administrasi dan teknis
  • Bahwa dengan adanya persamaan dokumen penawaran CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara mengakibatkan terjadinya persaingan semu di antara mereka
  • Bahwa tidak adanya sanggahan dari CV Sumber Surya Belantara setelah CV Alam Megah ditunjuk sebagai pemenang, mengindikasikan bahwa CV Sumber Surya belantara tidak merasa dirugikan dengan kemenangan CV Alam Megah
  • Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Panitia dengan CV Alam Megah dengan pertimbangan Panitia dianggap lalai atas persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh CV Alam Megah (pemenang tender) dengan CV Sumber Surya Belantara namun Panitia tidak melakukan tindakan apapun
15. 54/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 19 huruf a dan huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Jasa Kontraktor Listrik dan Mekanikal di Gorontalo
  • PT Surya Cahaya
  • CV Jago Gorontalo
  • DPD AKLI Gorontalo
Pasal 22
  • Bahwa Pelapor telah 4 kali mengajukan permohonan SBU AKLI namun hingga saat ini SBU yang dimaksud belum juga diterbitkan sedangkan semua prasyarat penerbitan SBU telah dipenuhi
  • Bahwa PT Surya Cahaya bersama beberapa orang AKLI telah meminta kepada DPP AKLI untuk membatalkan permohonan SBU perusahaan Pelapor
  • Bahwa PT Surya Cahaya dan CV Jago Gorontalo masing-masing telah memiliki 3 perusahaan kontraktor listrik di Gorontalo. Hal ini dianggap sebagai suatu praktek monopoli dan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999
16. 52/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Tender Rehabilitasi Trio Tata Air di Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007
  • CV Putra Tunggal Selatindo sebagai Terlapor I
  • CV Berkah Usaha Bersama sebagai Terlapor II
  • CV Sinar Cahaya Bintang sebagai Terlapor III
  • CV Hari Bersaudara sebagai Terlapor IV
  • CV Robi Brothers sebagai Terlapor V
  • CV Antoni Brothers sebagai Terlapor VI
  • PT Citra Lembayung sebagai Terlapor VII
  • PT Citra Bahana Persada sebagai Terlapor VIII
  • PT Mico Perkasa sebagai Terlapor IX
  • Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai Terlapor X
Pasal 22
  • Bahwa terdapat persekongkolan antar peserta tender dalam 3 (tiga) paket tender ini yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen dalam hal kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan
  • Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Panitia dan peserta tender tertentu di mana Panitia tidak melakukan pembobotan terhadap dokumen tender penawaran peserta tender pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, pembukaan tender yang dilakukan pada waktu bukan jam kerja, serta adanya tindakan Panitia yang tidak mempertimbangkan adanya kepemilikan silang antar peserta tender
17. 51/KPPU-L/2008 Dugaan Persekongkolan dalam Proses Pelelangan Umum Pekerjaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan se-Kabupaten Wonosobo Multi Years Tahun Anggaran 2007-2009
  • PT Bumirejo
  • PT Adhi Karya (Persero)
  • PT Duta Graha Indah
  • Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Wonosobo
Pasal 22
  • Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan secara vertikal antara pengguna jasa yang dibantu oleh Panitia untuk memenangkan PT Bumirejo sebagai pemenang dalam paket ini
  • Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan secara horizontal antara PT Bumirejo bersama dengan perusahaan peserta lainnya
18. 50/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Berkaitan dengan Tender Pengadaan Helikopter dengan Kamera Surveillance Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Republik Indonesia
  • PT Helizona sebagai Terlapor I
  • PT Esefa Krida sebagai Terlapor II
  • PT Dirgantara Indonesia sebagai Terlapor III
  • Panitia Tender Pengadaan Helikopter dengan Kamera Surveillance Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Republik Indonesia sebagai Terlapor IV
Pasal 22
  • Bahwa terdapat indikasi persekongkolan vertikal di mana Panitia tetap meloloskan dan menjadikan Eurocopter dengan agen tunggal PT Helizona sebagai pemenang padahal jaminan penawarannya tidak sesuai dengan RKSS serta Panitia tidak segera memberikan hasil pengumuman
  • Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT Esefa Krida dan Eurocopter dengan agen tunggal PT Helizona dengan cara: Memberikan nilai penawaran di atas pagu anggaran
  • PT Esefa Krida tidak melakukan perubahan penawaran meskipun sudah diberi kesempatan oleh Panitia
19. 48/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Dugaan Persekongkolan dalam Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007
  • PT Karya Mulia Nugraha sebagai Terlapor I
  • PT Fajarindah Satyanugraha sebagai Terlapor II
  • PT Baliton Cakra Perdana sebagai Terlapor III
  • PT Sinar Matahari Abadi sebagai Terlapor IV
  • PT Putra Belitung Timur sebagai Terlapor V
  • PT Anugrah Bakti Persada sebagai Terlapor VI
  • PT Metro Ragam Usaha sebagai Terlapor VII
  • PT Hastomulyo Adiprima sebagai Terlapor VIII
  • PT Kasindo Brothers sebagai Terlapor IX
  • PT Budi Bakti Prima sebagai Terlapor X
  • Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007
Pasal 22
  • Bahwa terdapat kesamaan alamat antara PT Fajarindah Satyanugraha, PT Karya Mulia Nugraha, dan PT Baliton Cakra Perdana
  • Bahwa terdapat cross ownership, kesamaan alamat dan format penulisan pada dokumen PT Sinar Matahari Abadi, PT Putra Belitung Timur, dan PT Anugrah Bakti Persada
  • Bahwa terdapat cross ownership dan kesamaan alamat antara PT Metro Ragam Usaha, PT Hastomulyo Adiprima, PT Budi Bakti Prima, dan PT Kasindo Brothers
20. 40/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan Pengadaan Buku-Buku di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  • Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  • PT Wihani Grafindo
  • PT Multida Citramas
  • PT Indonesia Printer
Pasal 22
  • Terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan antara PT Wihani Grafindo dan PT Multida Citramas bersama-sama dengan PT Indonesia Printer, yaitu: direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Wihani Grafindo sama dengan direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Multida Citramas
  • PT Wihani Grafindo dan PT Multida Citramas mendapatkan dua paket yang nilainya hampir sama dengan paket yang didapatkan oleh PT Indonesia Printer
  • Terdapat indikasi persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia Tender dengan PT Wihani Grafindo, PT Multida Citramas, dan PT Indonesia Printer dengan meloloskan ketiga perusahaan tersebut pada saat evaluasi dokumen penawaran padahal terdapat kekurangan dalam persyaratan administrasi yang tidak sesuai dengan RKS
21. 36/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan Lelang/Tender Pengadaan Alat Berat (Excavator) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara
  • CV Dinan Faiz
  • PT Mitra Utama
  • PT Annisa
Pasal 22
22. 35/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kecamatan Barus (di Aek Dakka 300 ha), Rehab JITUT Kec. Sosorgadong (di Aek Rogas 219 ha), dan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Pasaribu Tobing Jae Kec. Sorkam Barat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2007
  • Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah
  • CV Martabe
  • CV Tapanuli Express
  • CV Tohom Martulus
  • CV Tio Cipta Mandiri
  • CV Romada Karya
  • CV Bintang Hajoran
  • CV Nunut Mula Sukses
Pasal 22
23. 29/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kepulauan Seribu
  • Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  • PT Kaliage Jaya Cemerlang
  • CV Putra Perdana Mandiri
  • PT Pradiyamulti Karya Kencana
Pasal 22
24. 24/KPPU-L/2008 Dugaan Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF TETRA Kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007
  • Panitia Pengadaan Barang Terpusat pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  • PT Ganesha Tradika Pancadaya
  • PT Vanilin Sari Kencana
  • PT Sanitaindo
Pasal 22
25. 21/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penguasaan Pasar Pestisida Rumah Tangga (non coil) di Indonesia
  • S.C. Johnson & Son, Inc. (SCJ)
  • PT Johnson Home Hygiene Products (PT JHHP)
  • PT SC Johnson & Son Indonesia Ltd. (PT SCJI)
  • Ir. Spudnik Sujono
  • KMM Anak Agung Gde Agung
  • Pasal 19 huruf a dan huruf b
  • Pasal 24
  • Pasal 25 ayat (1) huruf c
26. 16/KPPU-L/2008 Dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait dengan Kegiatan Usaha Jasa Bongkar Maut Barang di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Kabil Kota Batam
  • PT Semblog Citranusa sebagai Terlapor I
  • PT Citramadya Cargindo sebagai Terlapor II
Pasal 19 huruf d
27. 14/KPPU-L/2008 Dugaan Persekongkolan Dalam Proses Tender Pengadaan Meubelair untuk Keperluan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2007
  • Panitia Pengadaan Meubelair Universitas Pendidikan Indonesia
  • PT Singgang Jati
  • PT Sari Jati Adhitama
  • Dewan Audit Universitas Pendidikan Indonesia
Pasal 22
28. 08/KPPU-L/2008 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Persekongkolan dalam Lelang Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007
  • PT Djaja Bima Agung
  • PT Usahatama Sentosa Mas
  • PT Pamitra Nitya Kencana
  • PT Triyasa Nagamas Farma
  • Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tender Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2007
Pasal 22
Perkara Tahun 2007
29. 27/KPPU-L/2007 Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II PT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pasal 19 huruf d
  • Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal, yaitu: Bahwa Terlapor diduga melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak membuka seluas-luasnya pasar jasa taksi argo, sehingga menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk berusaha di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
30. 25/KPPU-L/2007 Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Penguasaan Pasar dengan Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu dan Melakukan Praktek Diskriminasi pada Proyek Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Outsourcing Customer Management System) di PT PLN Distribusi Jawa Timur
  • PT PLN Distribusi Jawa Timur (PT PLN Disjatim)
  • PT Altelindo Karya Mandiri
  • PT Netway Utama
Pasal 19 huruf a dan huruf d
  • Bahwa terdapat indikasi persekongkolan baik vertikal dan horizontal, yaitu antara lain: Adanya penunjukan langsung PT Altelindo Karya Mandiri dan PT Netway Utama oleh PLN Disjatim tentang pekerjaan pengelolaan Customer Management System (CMS)
  • Bahwa sebenarnya yang dapat mengerjakan CMS bukan hanya kedua perusahaan tersebut di atas, melainkan masih banyak perusahaan lain baik domestik maupun luar negeri yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengerjakan proyek bersangkutan
31. 09/KPPU-I/2007 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penetapan Harga Jasa Fumigasi oleh Ikatan Pengusaha Pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI)
  • PT Keraton Alam Indonesia
  • PT Dimensi Indonusa
  • PT Sinar Jaya Berlian
  • PT Tribhakti Inspektama
  • PT Anugerah Bestari
  • PT Eraresik Hunian
Pasal 5 ayat (1)
32. 01/KPPU-L/2007 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Tender Pengadaan Ballast HPS 250W dan Ignitor HPS 250W di Dinas PJU Dan SJU Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006
  • PT Asaro Anugerah
  • PT Jior Taruna
  • Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pengadaan Armatur Lengkap dan Komponen Lengkap pada Dinas PJU dan SJU Provinsi DKI Jakarta
Pasal 22
Perkara Tahun 2006
33. 18/KPPU-L/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Tender Pengadaan Penyediaan Bahan Surveilans, Screening Darah, dan VCT di Direktorat Pengendalian Penyakit Langsung Departemen Kesehatan RI Tahun 2006
  • Panitia Tender
  • PT Dirgantara Yudha Artha
  • PT Mega Medika Mandiri
  • PT Oncoprobe Utama
  • Pasal 19 huruf d
  • Pasal 22
34. 13/KPPU-I/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Penyediaan Air Bersih di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
  • PT Pelindo III Tanjung Perak Surabaya
  • PT Suraya Megah Cemerlang
  • Pasal 17
  • Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf d
  • Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b
  • Pasal 25 ayat (2) huruf a
35. 12/KPPU-L/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pengadaan Meter Air Diameter ½ Inci untuk Kebutuhan Tahun 2006 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya
  • PT Mecoindo
  • Panitia Lelang Direktur Distribusi PDAM Surabaya
Pasal 22
36. 11/KPPU-I/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pengadaan Peningkatan Alat Komunikasi untuk Kecelakaan Laut dan Udara di Badan SAR Nasional
  • Basarnas (Kepala Basarnas dan Panitia Lelang)
  • PT Natela Tektron Usatama
  • PT Afdema Nusantara
  • PT Redecon
Pasal 22
37. 07/KPPU-L/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Pemberian Hak Siar Kepada Operator Televisi Berbayar
  • PT Direct Vision
  • PT Broadband Multimedia Tbk. (Kabelvision)
  • Astro All Asia Networks
  • ESPN Star Sports
  • International Global Networks B.V.
  • Pasal 19 huruf a dan huruf d
  • Pasal 26 huruf a
  • Pasal 9
38. 01/KPPU-I/2006 Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Oligopoli, Penetapan Harga, dan Kartel Wilayah yang Dilakukan oleh Asosiasi Aspal Beton Indonesia Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI)
  • Pasal 4 ayat (1)
  • Pasal 5 ayat (1)
  • Pasal 9
Perkara Tahun 2005
39. 18/KPPU-L/2005 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Tender Pengendalian Banjir di Nusa Tenggara Timur
  • Direktur Utama PT Daya Tirta Utama (Bastian D)
  • Kepala Satuan Kerja Sementara PBPP-NTT (Charisal A. Manu)
Pasal 22
40. 15/KPPU-L/2005 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Adanya Upaya Pengelola Salon dengan Merek Rudy Hadisuwarno untuk Menghalangi Konsumennya atau Pelanggannya untuk Melakukan Kegiatan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya PT Rudy Hadisuwarno Pasal 19 huruf b
41. 09/KPPU-L/2005 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Perdagangan Polyester Staple Fiber
  • Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI)
  • PT Indo-Rama Synthetics Tbk.
  • PT GT Petrochem Industries Tbk.
  • PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk. (TIFICO)
  • Pasal 5
  • Pasal 11
  • Pasal 14
  • Pasal 19
  • Pasal 24
  • Pasal 25
42. 03/KPPU-L/2005 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Kopanbapel) Teluk Bayur dalam Bidang Jasa Pengangkutan Truk dari dan ke Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan (Kopanbapel) Teluk Bayur
  • Pasal 17
  • Pasal 19
  • Pasal 25
Perkara Tahun 2004
43. 09/KPPU-L/2004 Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Kebutuhan Survey akan Pelatihan di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
  • PT Mektan Babakan Tujuh Konsultan
  • Pemimpin Proyek P2JK (Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
  • Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Proyek P2JK (Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Pasal 22
44. 04/KPPU-I/2004 Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan Para Importir Terdaftar Gula Importir Terdaftar Gula
  • Pasal 5
  • Pasal 11
  • Pasal 15
  • Pasal 19
Perkara Tahun 2003
45. 09/KPPU-L/2003 Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Kantor Bank BNI Banjarbaru, Kalimantan Selatan
  • Bank BNI Banjarbaru
  • PT Raden Pandji Soeparto
Pasal 22
46. 06/KPPU-L/2003 Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Dilakukan oleh BUMD Kabupaten Bekasi (PT Bina Bangun Wibawa Mukti), Tim LPPM-ITB, dan PT Elnusa Petro Teknik
  • PT Bina Bangun Wibawa Mukti
  • LPPM-ITB
  • PT Elnusa Petro Teknik
Pasal 22
Perkara Tahun 2002
47. 04/KPPU-L/2002 Persekongkolan Tender MRO YPF Maxus Pasal 22
48. 04/KPPU-L/2002 Permohonan Pembatalan Pelelangan di Kilang Pertamina UPPDN VI Balongan Pertamina UPPDN VI Balongan Pasal 22
49. 02/KPPU-L/2002 Lelang Pengadaan Perangkat X-Ray PT Garuda Indonesia Pasal 22
50. 01/KPPU-L/2002 Lelang Pengadaan Perangkat CCTV PT Garuda Indonesia Pasal 22
Perkara Tahun 2001
51. 11/KPPU-L/2001 Penentuan Daftar Rekanan Penilai Bank Mandiri Pasal 19 huruf d