No. Judul Tautan
Undang-Undang:
1. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 dan Perubahan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
6. Hasil Uji Materiil Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016
Peraturan Pemerintah:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Keputusan Presiden:
12. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development Competition Committee
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
15. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2012-2017
16. Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
18. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011
19. Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2006 Mengenai Perpanjangan Kedua Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005
20. Keputusan Presiden Nomor 94/M Tahun 2005 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005
21. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
22. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 Mengenai Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005
Peraturan Mahkamah Agung:
23. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga
24. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha