| Undang-Undang: |
| 1. |
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga |
 |
| 2. |
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|
| 3. |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
|
| 4. |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 dan Perubahan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
| 5. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 6. |
Hasil Uji Materiil Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 |
|
| Peraturan Pemerintah: |
| 7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
|
| 8. |
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|
| 9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|
| 11. |
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
|
| Keputusan Presiden: |
| 12. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development Competition Committee |
|
| 13. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 14. |
Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2012-2017 |
|
| 15. |
Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 |
|
| 16. |
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 17. |
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 Mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2006-2011 |
|
| 18. |
Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2006 Mengenai Perpanjangan Kedua Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 |
|
| 19. |
Keputusan Presiden Nomor 94/M Tahun 2005 Mengenai Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 |
|
| 20. |
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 21. |
Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 Mengenai Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan Tahun 2000-2005 |
|
| 22. |
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
