Mamuju (30/1/2020)-Sebagai wujud implementasi kerja sama antara KPPU dengan BPK, Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar, Hilman Pujana lakukan koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam kunjungan tersebut, diterima oleh Kepala Sekretariat BPK Sulbar, Asih Waryanti.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengadaam barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian, sebab belanja pengadaan barang dan jasa diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penaggulangan kemiskinan. “Mayoritas laporan yang masuk ke KPPU justru sebagian besar adalah terkait tender dalam pengadaan barang dan jasa”, ujar Hilman dalam pertemuan tersebut.

“Sangat miris melihat bahwa tidak sedikit proses pengadaan barang dan jasa yang justru berujung pada praktik persaingan tidak sehat dan korupsi”, tambah Hilman.

Menyikapi kondisi tersebut KPPU pun melakukan kerja sama dengan beberapa aparat penegak hukum lainnya salah satu diantaranya adalah BPK. Adapun kerja sama KPPU dengan BPK melihat dari sisi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

“Diharapkan sinergi KPPU dengan BPK dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi bersama dalam kegiatan peningkatan kompetensi investigator KPPU dan auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender”, tutur Hilman guna mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka efisiensi ekonomi nasional.

Selain capacity building, KPPU juga menawarkan kegiatan bersama dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha maupun pengelolaan keuangan negara dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut dapat berupa advokasi dalam bentuk sosialisasi atau workshop dengan stakeholder terkait di Provinsi Sulawesi Barat

Sementara itu, Asih menyampaikan bahwa kerja sama yang telah berjalan baik selama ini akan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

“BPK Sulbar dan Kanwil VI KPPU Makassar sepakat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat dan penyimpangan lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai kewenangan masing-masing” ucap Asih.