KPPU Hadiri Rapat TPID se-Sumut Tahun 2020
Berastagi (24/11) – Dalam rangka melakukan analisis inflasi dan mendorong transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga dan menuju Indonesia maju, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat TPID yang diselenggarakan di Ruang Grand Ballroom Hotel Mickey Holiday, Selasa.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kordinasi Kabupaten dan Kota dalam rangka dan mendiskusikan risiko yang akan datang serta berbagai kebijakan untuk mendukung pencapaian dan stabilitas target nasional. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan dihadiri juga oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat, para Bupati dan Walikota se-Sumut, stakeholder, dan anggota TPID Kabupaten/Kota di Sumut.
Dalam pembukaannya, Edy menyampaikan agenda yang menjadi fokus dalam paparannya, di antaranya terkait perkembangan perekonomian, perkembangan inflasi, prospek inflasi, serta upaya penguatan ketahanan pangan untuk mendukung UMKM dan petani.
Untuk itu, dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 yang telah berdampak kepada pergerakan ekonomi Sumut, Bupati dan Walikota diimbau agar segera merealisasikan upaya peningkatan perekonomian khususnya dalam pengendalian inflasi daerah.
Selain itu, Edy juga mengimbau TPID untuk beralih menuju dunia digital dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung program ketahanan pangan. Tidak hanya dalam proses penanganan dan pengolahan pertanian, tetapi juga proses pendistribusian. Misalnya, dengan menciptakan aplikasi jual beli produk tani.
“Artinya, kita harus kreatif dan inovatif. Ini yang saya harapkan kita hasilkan dari pertemuan Rakor kita hari ini. Masing-masing para pemimpin daerah dan TPID kabupaten/kota memberikan masukan dan ide agar inflasi di wilayah kita selalu terkendali dengan baik, didukung ketersediaan pangan yang cukup dan harga stabil. Bila perlu, kita justru menjadi provinsi yang membangun provinsi lain memenuhi kebutuhan pangan,” Ujar Edy.
Sebelumnya, Wiwik juga menjelaskan soal perkembangan perekonomian Sumut hingga saat ini, perkembangan inflasi Sumut, arah pengendalian inflasi kedepan dan aspek pemulihan ekonomi. Katanya, perkembangan ekonomi Sumut pada triwulan III 2020 tercatat -2,60% year on year (yoy). Lebih baik dibanding nasional -3,49% yoy. Dari sisi permintaan, perbaikan didorong oleh kontraksi impor. Dari sisi penawaran, lapangan usaha (LU) perdagangan dan transportasi tumbuh membaik sejalan dengan masuknya periode adaptasi kebiasaan baru.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi. Pemulihan ekonomi terjadi pada triwulan III seiring dengan fase Adaptasi Kebiasaan Baru ternyata belum optimal mendorong ekonomi. Perbaikan ekonomi di triwulan IV menjadi penentu kinerja ekonomi di tahun 2020. Untuk itu diperlukan upaya ekstra untuk mendorong ekonomi di kuartal terakhir,” tutur Wiwiek.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah KPPU III Ramli Simanjuntak menyampaikan permasalahan pengembangan UMKM perlu didorong kemitraan antara UMKM dengan ritel modern sesuai amanat UU No. 20/2008 dan PP No 17 Tahun 2013 dan juga perlu regulasi daerah agar ritel modern berkewajiban bermitra dengan UMKM di daerah.
“Kemitraan ini dibuat dalam Perjanjian Kemitraan sehingga UMKM terlindungi dan masuk pengawasan KPPU,” ujar Ramli.
Menutup rapat, Wakil Ketua TPID telah membacakan ada delapan point kesimpulan yang akan ditindaklanjuti. “Pendapat dan masukan dari KPPU akan melengkapi dan memperkuat transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga dan menuju Indonesia maju, khususnya di Sumatera Utara,” tutupnya.