Bali (6/9) – “No competition no growth”, tegas Kazuyuki Sugimoto Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) pada sambutannya yang disampaikan di acara The 13th East Asia Top Level Official’s Meeting on Competition Policy (EATOP) di Nusa Dua Bali.

Senada dengan pernyataan Sugimoto, Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf menyampaikan jika menginginkan bisnis tumbuh secara sustainable maka salah satu caranya adalah dengan menerapkan kebijakan persaingan usaha sehingga bisa mendorong pertumbungan bisnis dan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

Setelah menjadi tuan rumah dalam pertemuan EATOP pertama di Bogor pada tahun 2005, KPPU kembali menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan EATOP tahun ini. Pertemuan ini dahulunya diprakarsai secara aktif oleh JFTC dan didukung oleh KPPU. EATOP kali ini diselenggarakan atas kerja sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), JFTC dan Asian Development Bank Institute(ADBI). Pertemuan EATOP terdiri dari sepuluh negara ASEAN, Asia Timur seperti Jepang, Korea, Tiongkok , Taiwan, Hongkong dan Mongolia, kemudian Australia yang baru saja bergabung pada tahun 2015.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat networking para pimpinan otoritas persaingan usaha atau bertukar pikiran tentang implementasi hukum dan kebijakan persaingan di wilayah tersebut, serta untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan bantuan teknis.

Fokus pertemuan kali ini adalah untuk mendorong agar hukum dan kebijakan persaingan usaha di Asia Timur bisa berkembang seperti di kawasan-kawasan yang sudah jauh lebih maju, mendorong adanya sharing pengalaman dari negara yang sudah melaksanakan kebijakan dan hukum persaingan usaha sejak lama sehingga memperkecil gap antara negara yang sudah maju dengan yang baru berkembang mengimplementasikan kebijakan dan hukum persaingan. Pada pertemuan ini juga KPPU berharap inisiatif dari Indonesia dapat dilaksanakan dengan membuat regular meeting untuk diikuti oleh para akademisi dari negara-negara Asia Timur.

“Tujuan regular meeting ini adalah bagaimana para akademisi dapat memberikan dukungan bagi perkembangan hukum persaingan melalui transfer knowledge dan skill dari akademisi di negara maju kepada akademisi di negara yang baru berkembang”, tambah Syarkawi. (MMS)