Ketua KPPU Jadi Penanggap pada FGD Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia

Jakarta (8/6) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi hadir menjadi penanggap pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dengan tema Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia, di NasDem Tower Menteng Jakarta Pusat. Dalam FGD, disampaikan bahwa kondisi geostrategi dan geopolitik dunia sekarang ini sedang tidak normal. Keadaan ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah dan DPR merealokasi anggaran untuk memaksimalkan penanganan Covid-19, membuat Indonesia juga mengalami naiknya harga berbagai komoditas di pasar dunia, serta diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina saat ini. Situasi tersebut ikut memukul ketahanan pangan dan energi dunia tak terkecuali kondisi dalam negeri yang baru saja membaik pasca diterpa krisis pandemi.

Ketua KPPU yang hadir sebagai penanggap dalam FGD menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangannya terkait sektor perkebunan kelapa sawit, keuangan, impor, dan perdagangan. Pada komoditas kelapa sawit, Ketua KPPU menyebut, Indonesia adalah negara produsen tetapi tidak dapat menetapkan harga CPO. Padahal pada komoditas gandum, negara produsen dapat menentukan harga pasar global. “Kenapa tidak bisa dilakukan yang sama di industri kelapa sawit?”, katanya.

Ketua KPPU juga menanggapi regulasi Kementerian Pertanian (Kementan) berupa Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang harus diperbaiki. KPPU sebelumnya telah mengirim surat ke Kementan terkait industri kelapa sawit yang memiliki lahan melebihi batasnya, yang telah disetujui dalam Permentan tersebut. “Terkait audit industri minyak goreng, sebaiknya CPO juga perlu diaudit, pengelola CPO yang memiliki perusahaan juga perlu diaudit,” tambahnya.

Lebih lanjut Ketua KPPU menanggapi sektor keuangan di mana kebijakan fiskal yang juga mendistribusi asset, dapat dibatasi atau dapat dikenai pajak yang besar kepada perusahaan besar. Sedangkan terkait impor atau perdagangan, Ketua KPPU juga berharap Kadin dapat mendorong Kementerian Perdagangan untuk tidak hanya memberikan izin impor pangan pada perusahan besar saja, namun juga mendorong pelaku usaha UMKM untuk terlibat sehingga ekonomi dapat merata dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Selain Ketua KPPU, hadir pula Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang, dan Guru Besar dan Pengamat Pertanian Bustanul Arifin sebagai narasumber. Penanggap yang juga hadir adalah Kepala BPKN RI Rizal E.Halim, Ketua Kelompok Fraksi Partai NAsdem Fauzi H. Amro, dan dimoderatori oleh Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.