Medan (24/8) – KPPU Kanwil I menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) TPID Se-Sumatera Utara dengan tema ”Penyerapan Anggaran, PMK dan Narkoba” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara Edy Rahmayadi tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Bupati/Wali Kota, Forkopimda Kab/Kota dan OPD Provinsi.

Selain jajaran Forkopimda Provinsi yang hadir seperti Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kajati Sumut Idianto dan Pangdam I/Bukit Barisan yang diwakili oleh Kapoksahli Kodam, Brigjen TNI Immer H. P. Butarbutar. Hadir juga sebagai narasumber antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Doddy Zulverdi, Plt Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Heru Pudyo Nugroho dan Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjen Drs. Toga H Panjaitan.

Edi Rahmayadi menyampaikan bahwa dalam Rakornas TPIP yang lalu, Presiden menegur provinsi-provinsi di Sumatera yang inflasinya tinggi namun penyerapan anggarannya rendah. Oleh karena itu dia meminta para bupati/walikota di Sumut untuk mempercepat penyerapan APBD mereka tahun ini karena berdasarkan data, total dana APBD Sumut yang mengendap di bank mencapai Rp3,4 triliun yang terdiri dari APBD provinsi Rp7,4 triliun dan APBD kabupaten/kota sebesar Rp28 triliun.

“Sumut ini ini penyerapannya 41% padahal ini sudah bulan Agustus, untuk apa dana itu dibiarkan di bank. Agar dipercepat penyerapannya, coba dibuat juga untuk membantu mengendalikan inflasi kita yang sudah mencapai 5,6% ini,” perintah Edy Rahmayadi.

Kepala Perwakilan BI Sumut Doddy Zulverdi menyampaikan bahwa tekanan inflasi tahunan baik di wilayah Sumatera maupun Provinsi Sumut menunjukkan tren peningkatan pada bulan Juli 2022. Inflasi Sumatera pada Juli 2022 sebesar 6,43% (yoy) dan inflasi Sumut sebesar 5,62% (yoy) sehingga harus diwaspadai karena telah melampaui sasaran inflasi nasional 3%±1%.

Penyebab utama peningkatan tekanan inflasi Sumut tersebut adalah (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau dan (2) kelompok transportasi.  Secara komoditas, terdapat beberapa komoditas pangan strategis yang memiliki andil besar penyumbang inflasi Sumut secara rata-rata dari periode Januari hingga Juli 2022, antara lain cabai merah, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, dan beras.

“Meskipun tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan 4,70% (yoy) yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, berlanjutnya konflik geopolitik yang berisiko melanjutkan gangguan rantai pasok global serta perkembangan ekonomi global yang diwarnai peningkatan inflasi menjadi hal yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi dalam program pengendalian inflasi,” Doddy mengingatkan.

Terkait dengan gejolak inflasi di Sumatera Utara yang dipengaruhi komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah, Kepala  KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas menilai komoditi tersebut selalu mengalami fluktuasi masa tanam yang dipengaruhi oleh produksi dan permintaan. Di Sumut, rantai pasok bahan pangan mulai dari produsen, ke tengkulak, baru ke pedagang besar dan ke pedagang pengecer sebelum sampai ke konsumen. Hal ini menyebabkan range harga rata-rata rasio harga pedagang akhir terhadap petani mencapai 1,5 sampai 2 kali lipat.

Dalam kondisi ini, pedagang besar yang merupakan penentu harga di pasar induk memiliki kemampuan dalam mengatur harga. Dalam konteks inflasi, sesuai dengan kewenangannnya KPPU tetap melakukan pengawasan terhadap perilaku para pelaku usaha yang memanfaatkan posisi tawarnya di pasar untuk mengambil keuntungan yang berlebih yang berimbas pada harga yang menjadi semakin tinggi.