KPPU Kanwil I Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Bupati/Walikota se-Aceh terkait Pengendalian Inflasi Aceh Tahun 2022
Banda Aceh (6/9) – KPPU Kanwil I yang diwakili oleh Kabag. Administrasi T. Haris Munandar dan didampingi oleh Staf Taufik SK Purba, menghadiri Rapat Koordinasi terkait pengendalian inflasi Aceh Tahun 2022 bersama Bupati/Walikota se-Aceh bertempat di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (6/9/2022).
Rapat dipimpin oleh PJ. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani. Hadir dalam rapat tersebut antara lain para Asisten Sekda Aceh, Satgas Pangan Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, para Pimpinan SKPA, Bulog Aceh, BPS Aceh, Gapoktan, Pedagang Besar dan Tim TPID Aceh.
Dalam sambutannya Achmad Marzuki mengatakan rapat tersebut digelar menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi beberapa waktu yang lalu diantaranya memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi, memperluas kerja sama antar daerah, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat penyerapan APBA.
Achmad Marzuki juga memaparkan strategi 13 Qwick Win yang akan diterapkan untuk pengendalian inflasi diantaranya meningkatkan komunikasi publik yang efektif, mengaktifkan TPID Provinsi dan Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan tugas, optimalisasi peran Satgas Pangan dalam pemantauan ketersediaan pasokan dan harga pangan, BBM Subsidi yang tidak mampu, gerakan hemat energi, gerakan cepat tanam cepat panen, kerja sama daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, jaringan pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, umumkan inflasi, optimalisasi pemanfaatan angkutan umum, mendorong distribusi pangan di daerah, dan pembangunan pusat logistik pangan di Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulabohm, dan Subulussalam.
“Aktifkan Satgas Pangan di daerah dalam melaporkan harga dan pasokan serta mengecek langsung termasuk masalah yang terjadi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani menyampaikan, tingginya resiko peningkatan inflasi komoditas pangan disebabkan adanya mismatch antara penawaran dan permintaan yang diamplifikasi dengan kendala distribusi. Menindaklanjuti Qwick Win yang disampaikan oleh Gubernur Aceh, Bank Indonesia Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota se-Aceh telah merumuskan 6 (enam) program unggulan tanggap inflasi yang diharapkan dapat menjadi solusi baik dari sisi produksi, distribusi dan permintaan.
Keenam program tersebut yaitu pertama, gerakan tanam komoditi cepat panen, kedua menjaga pasokan pangan strategis, ketiga Operasi Pasar/Pasar murah, keempat menjaga pasokan pangan di pasar, kelima pernaikan mekanisme distribusi pangan dan program industri pengolahan pangan dan kampanye konsumsi produk olahan.
Menyikapi apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh, KPPU Kanwil I siap mendukung program-program yang telah disusun dalam rangka pengendalian inflasi di Aceh. KPPU Kanwil I sesuai dengan tupoksinya dan sebagai Anggota Tim yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh akan terus mengawasi para pelaku usaha yang dominan di pasar khususnya komoditas pangan untuk mencegah terjadinya praktik kartel atau persekongkolan antara pelaku usaha untuk mendistorsi pasar yang merugikan masyarakat, jika ditemukan ada pelaku usaha yang curang atau melanggar UU No. 5/1999, KPPU tidak segan-segan akan menindak sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, pada akhir rapat koordinasi juga diluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Aceh yang digagas Bank Indonesia yang dilaksanakan atas arahan Presiden RI, dimana setiap daerah diminta untuk memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi agar inflasi dapat lebih terkendali.