Bogor (22/11) – Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil III KPPU, Mansur, bersama tim melakukan diskusi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Mohamad Soleh, dan Analis Perdagangan, Bayu Fitra Fahreza.

Soleh menyatakan, “Berdasarkan data BPS, pada bulan Oktober 2022, Kota Bogor berada di peringkat ketiga tertinggi tingkat inflasinya di Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya dan Kota Depok dengan tingkat inflasi di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kenaikan harga komoditas pangan di Kota Bogor, terjadi karena Kota Bogor merupakan kota konsumen yang mayoritas masyarakatnya menjual jasa. Misalnya untuk komoditas beras yang menjadi salah satu penyumbang inflasi, sebanyak lebih kurang 95 persen pasokannya didatangkan dari luar Kota Bogor melalui pedagang besar asal Pasar Induk Johar Karawang.”

Kondisi yang sama terjadi pada komoditas ayam dimana pasokannya didatangkan dari daerah luar Kota Bogor. ”Daging ayam yang dikonsumsi warga Bogor berasal dari peternak yang bermitra dengan anak perusahaan PT Jafpa Comfeed dan PT Charoen Pokphand. Lokasi peternak mitra tersebut semuanya dari luar Kota Bogor,” tambah Soleh.

Untuk melengkapi informasi, Tim Kajian dan Advokasi melanjutkan diskusi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Tim diterima oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Wina, beserta jajarannya.

Wina menjelaskan bahwa Kota Bogor merupakan kota konsumen dimana mayoritas kebutuhan pokoknya dipasok dari luar. ”Produksi beras di Kota Bogor hanya mampu memenuhi kurang lebih 5 persen atau sekitar 2.000 ton per tahun dari total kebutuhan masyarakat. Kota Bogor mendapatkan pasokan beras 70 persen dari Kabupaten Indramayu. Sama halnya dengan ayam, Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh swasta mendapatkan pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Dengan adanya pertemuan ini Mansur berharap dapat meningkatkan kerja sama antara Kanwil III KPPU dengan DinKUKMDagin dan DKPP Kota Bogor dalam pertukaran informasi dan data komoditas pangan penyumbang inflasi, sehingga Kanwil III KPPU dapat mengambil peran dalam pengendalian inflasi dalam koridor kewenangannya. (aa)