Medan (2/12) – Dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah I, Ridho Pamungkas, yang didampingi Kepala Bagian Administrasi Devi Lucy Siadari, menerima kunjungan Kabag Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otda Setda Kepri bersama tim, bertempat di Ruang Rapat KPPU Kantor Wilayah I di Medan.

Kehadiran tim dari Pemprov Riau bertujuan untuk melakukan tukar menukar informasi, sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup kerja sama. Agusman S Kabag Kerja Sama Antar Pemerintah Pemprov. Kepri menyampaikan bahwa tingginya rotasi dan perubahan yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov. Kepri, menyebabkan tidak efektifnya implementasi kerja sama yang sudah disepakati, untuk itu diharapkan kepada Kanwil I KPPU untuk selalu mengingatkan kepada OPD penanggungjawab di dalam renja Nota Kesepahaman dengan cara berkirim surat, sehingga agenda ke depan dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Selain itu, KPPU juga dapat menyurati Gubernur terkait tupoksi KPPU dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ridho mendukung usulan tersebut. Ridho juga menyampaikan bahwa di wilayah Kepulauan Riau, saat ini KPPU sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan kartel dalam penetapan harga tiket kapal ferry Batam-Singapura. KPPU juga pernah melakukan analisa kebijakan persaingan sehubungan dengan diterbitkannya SE Walikota Batam Nomor 20/Disperindag/2022 terkait pendistribusian dan pemasaran minyak goreng curah dimana surat edaran tersebut berpotensi membuat pasar tradisional kehilangan pasar.

Lebih lanjut, terkait dengan ritel modern, salah satu kontribusi yang dapat dilakukan Pemprov. Kepri adalah mendorong kerja sama kemitraan UMKM dengan ritel modern dimana ritel modern dapat memasarkan produk-produk UMKM. Selain juga mendorong UMKM untuk terlibat dalam sistem e-katalog lokal. Nantinya KPPU akan hadir untuk mengawasi kemitraannya.