Lima (16/8) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi salah satu delegasi yang mewakili Indonesia sebagai pembicara dan peserta aktif dalam Workshop on Infrastructure Regulation and Competition from Structural Reform Experiences in APEC yang diadakan bersamaan dengan Pertemuan Komite Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) tahun 2024 di Lima Convention Center (LCC), Lima, Peru.

Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas membagikan pengalaman Indonesia dalam melakukan reformasi pasar ketenagalistrikan menuju ke arah pasar yang lebih kompetitif. Ridho menyoroti kondisi pasar ketenagalistrikan di Indonesia yang masih menganut monopoli yang terintegrasi secara vertikal. Dimana hanya ada satu pemain pada satu wilayah usaha tertentu yang mengakibatkan konsumen tidak bisa berpindah dari satu penyedia ke penyedia lainnya.

Ridho mengungkapkan sudah adanya upaya dari pemerintah dalam mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha pada sub sektor pembangkitan, serta membuka peluang penggunaan bersama jaringan transmisi dan distribusi. Namun seiring dengan kebutuhan regulasi yang semakin kompleks, semestinya negara segera membentuk badan pengawas atau institusi regulator independen yang berfungsi untuk memastikan persaingan yang adil dan menghindari monopoli baru agar struktur, perilaku, dan kinerja dari industi ketenagalistrikan dapat berjalan dengan baik.

Workshop satu hari yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 2024 dipandu oleh Professor Mark Jamison, Public Utility Research Centre, University of Florida dan Dr. Bronwyn Howell, dari Institute for the Study of Competition and Regulation, Universitas Victoria, Welington, Selandia Baru.

Sebagai pemateri utama, Professor Mark Jamison dan Dr. Bronwyn Howell mengantarkan workshop ini dengan memaparkan dasar pemikiran dan pentingnya regulasi ekonomi dan persaingan dalam layanan infrastruktur, dengan menggali bagaimana layanan tersebut dapat mencapai penyediaan yang optimal dengan cara yang efisien dalam hal biaya sekaligus menarik investasi sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur baru, yang mendukung reformasi struktural dalam penyediaan layanan infrastruktur.

Selain Indonesia, delegasi dari Papua Nugini, Peru dan Meksiko juga berbagi pengalaman tekait dengan penerapan kebijakan persaingan yang merefleksikan isu-isu mendesak yang dihadapi regulasi ekonomi dan persaingan dalam layanan infrastruktur, seperti mislanya bagaimana regulasi dan implementasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau sering disebut Public Private Partnership, bagaimana restrukturisasi pada pasar telekomunikasi, dan sebagainya.