Sumedang (12/9) – Kepala Kantor Wilayah III KPPU Lina Rosmiati hadir dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Tim Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Akademisi, Media dan lembaga terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ruliadi menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Lanjutan IDI kali ini merupakan yang terakhir pada tahun 2024 dan untuk mencapai target IDI diperlukan kolaborasi semua pihak, baik Pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta.

Sesi pemaparan disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tentang Peran Komunikasi dalam Meningkatkan IDI, dan BPS Provinsi Jawa Barat terkait penjelasan umum IDI Tahun 2023 dan Penghitungan IDI Jawa Barat. BPS Jawa Barat menjelaskan sumber data untuk masing-masing aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Dalam acara tersebut, Kepala Kanwil III, Lina Rosmiati menyampaikan peran KPPU dalam mengawal demokrasi ekonomi di Indonesia. “Tujuan pembentukan hukum persaingan usaha supaya terdapat distribusi kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang usaha yang sama. Indeks Persaingan Usaha (IPU) selain untuk mengukur kinerja KPPU, juga untuk mengukur tingkat persaingan usaha. IPU Nasional Tahun 2022 yaitu 4,87, sedangkan IPU Tahun 2023 yaitu 4,91 yang berarti persaingan secara nasional menuju tinggi. Tahun 2023 IPU paling tinggi adalah DKI Jakarta (5,71) sedangkan Jawa Barat ke-7 (5,50),” tutup Lina. (MU)