“This year Chairmanship by Indonesia provides a big challenge to every related institution” (Muhammad Nawir Messi, Chairman of KPPU and Chairman of ASEAN Experts Group on Competition)
Angka 2011 adalah angka yang istimewa bagi Indonesia, karena pada tahun 2011 ini, Indonesia diberi kehormatan untuk menjadi Chairman of ASEAN sekaligus menjadi tuan rumah SEA GAMES 2011. Cukup berdebar-debar memang menantikan kiprah bangsa kita dalam memanfaatkan momen berharga ini. Namun yang pasti, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang menjadi Chairman of ASEAN Experts Group on Competition tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan.
Dimulai dari menyusun program inisiatif yang dipresentasikan KPPU pada The Seventh ASEAN Experts Group on Competition Annual Meeting yang diadakan pada tanggal 7-8 April 2011 di Bali, KPPU menyatakan diri akan ikut membantu mewujudkan integrasi ekonomi di ASEAN. Hal yang memang tidak mudah mengingat perbedaan sistem ekonomi dan regulasi di kesepuluh ASEAN Member State dan beragamnya tantangan yang menghadang di depan mata, diantaranya adalah ketidakyakinan pemerintah akan adanya manfaat implementasi kebijakan persaingan usaha, belum maksimalnya keahlian dan kapasitas institusi, serta rendahnya tingkat awareness stakeholder terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPPU telah menyusun beberapa program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2011. Program pertama adalah penyelenggaraan The ASEAN Competition Conference yang bertujuan untuk berbagi best experiences dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Konferensi ini akan melibatkan 200 partisipan dari ASEAN Member State yang terdiri atas regulator, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi. Konferensi pertama yang akan diselenggarakan KPPU pada bulan Oktober 2011 dirancang untuk membahas tiga topik utama, yaitu Competition Policy and National Economic Development, Competition Policy and Protection of Small Medium Enterprises, dan Competition Policy and Other National Policies.
Program kedua yang akan dicanangkan KPPU adalah ASEAN Top Level Meeting on Competition. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan dan status AEGC menjadi ASEAN Competition Council atau High Level Task Force on Competition. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi ASEAN Member State untuk mengevaluasi kondisi terkini di masing-masing negara dan menyusun amandemen Undang-Undang yang diperlukan untuk memperkuat kedudukan hukum dan kebijakan persaingan usaha di tiap negara tersebut.
Program selanjutnya adalah penyusunan Competition Policy Toolkit untuk pemerintah, Toolkit ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Toolkit ini serupa dengan OECD Competition Assessment Toolkit, namun Toolkit OECD disusun berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa sehingga kondisi dan kriterianya sangat berbeda dengan ASEAN Member State. Oleh karena itu, ASEAN Toolkit akan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini ASEAN Member State.
Program yang terakhir adalah Indonesian Initiative on Capacity Building. Program ini diaplikasikan dalam bentuk pertukaran pegawai dan program magang di KPPU bagi ASEAN Member State yang ingin mengetahui alur kerja dan penanganan perkara di KPPU, sehingga mereka bisa memperoleh pengalaman dari Indonesia yang kondisi ekonominya tidak terlalu berbeda. Langkah konkrit dari program ini akan dimulai pada bulan Juni 2011, dimana Malaysia mengirimkan salah satu Professsor-nya untuk mempelajari alur kerja KPPU dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Malaysia terkait implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di negara jiran tersebut.
Dalam pelaksanaan program-program tersebut, KPPU mengharapkan partisipasi aktif ASEAN Member State agar integrasi ekonomi di wilayah ASEAN lebih kuat. Kerjasama lembaga pemerintah terkait dengan KPPU juga sangat berperan terhadap kesuksesan program inisiatif tersebut. Oleh karena itu, sebelum integrasi ekonomi ASEAN dikuatkan, integrasi KPPU dan pemerintah Indonesia juga harus dikuatkan terlebih dahulu. (RW)