KPPU Siap Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menjawab Tantangan Ekonomi 2014

Pada Senin, (28/02), untuk pertama kalinya KPD Surabaya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam Focus Group Discussion “Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur “ yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembandungan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Zaenal Abidin Provinsi Jawa Timur, didampingi Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Jumadi dan Fasilitator FE Universitas Brawijaya Malang Chandra Fajri Ananda. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para stakeholder dunia usaha diantaranya Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), PT. Surya Cipta Internusa selaku perusahaan trader gas di Jawa Timur, Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Jawa Timur, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dan  Pengurus Koperasi Unit Desa (Puskud).
Dalam sambutannya, Zaenal menyampaikan perlunya kegiatan FGD sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan terkait permasalahan ekonomi di Jawa Timur. Selanjutnya hasil dari FGD ini akan ditindaklanjuti melalui perencanaan program pembangunan dan penyusunan regulasi tahun 2014 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatakan tersebut Chandra menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan  ekonomi di Jawa Timur, dibutuhkan perbaikan infrastruktur ekonomi.  Chandra juga mengharapkan KPPU dapat memerangi kartel yang dicurigai sering terjadi pada industri pokok Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KPD Surabaya Dendy R. Sutrisno memaparkan beberapa permasalahan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2012 yang memang menjadi fokus KPPU KPD Surabaya, diantaranya adalah sektor ritel, reklame, taksi bandara dan pelabuhan (tarif bongkar muat).
Khusus mengenai kelangkaan pasokan komoditi di pasar, KPPU mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperbaiki program pengawasan ketersediaan bahan pokok yang sudah ada (Siskaperbako), mengingat program tersebut dapat disinergikan dengan kewenangan KPPU dalam memerangi kartel.
Seiring dengan pencanangan program pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur dalam menghadapi penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2014, KPPU mengingatkan agar program-program ekonomi tersebut sudah mulai memasukkan konten persaingan usaha yang sehat (Competition Policy).
Dendy juga menyampaikan pentingnya competition agency seperti KPPU, yang saat ini di negara-negara maju digunakan sebagai alat bagi pertahanan negara dalam melindungi kepentingan dalam negeri dari dampak negatif persaingan bebas. KPPU juga siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi para stakeholder untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan usahanya.