Sinkronisasi Program Kerja dengan Bappeda Jatim

KPD Surabaya melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Propinsi Jawa Timur (Bappeda Jatim) pada tanggal 9 Januari 2013 di Ruang Rapat Bidang Ekonomi Bappeda Jatim. Audiensi dengan Beppeda dimaksudkan untuk melakukan Sinkronisasi Program Kerja KPPU dengan Program Pembangunan di Propinsi wilayah kerja KPD Surabaya. KPPU dan Bappeda merupakan dua lembaga yang memegang peranan penting dalam sendi-sendi perekonomian di Propinsi Jawa Timur.
KPD Surabaya diwakili oleh Dendy R. Sutrisno selaku Kepala KPD Surabaya, M. Hendry Setyawan dan Romi Pradana Aryo, sedangkan Bappeda Jatim diwakili oleh Jumadi selaku Kepala Bidang Ekonomi, Sigit selaku Kepala Sub Bidang Koperasi dan Arief Tri Hardjoko selaku Kepala Sub Bidang Industri.
Dalam pertemuan tersebut, Bappeda menyampaikan tentang arah kebijakan pembangunan secara keseluruhan dan target pembangunan ekonomi propinsi Jawa Timur Tahun 2013. Struktur ekonomi Jawa Timur masih ditopang oleh sektor konsumsi hingga 66%, pengaruhnya pada peningkatan sektor ritel terutama ritel modern di Jawa Timur, hal ini didukung pula oleh struktur perekonomian Jawa Timur sebesar 30,04% adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Industri di Jawa Timur sebagian besar industri menengah, kecil, mikro (UMKM) yaitu mencapai 54%. Terkait dengan industri direncanakan ada sensus industri pada tahun 2014 untuk update data sensus tahun 2006.
KPPU memiliki peran penting bagi Provinsi Jawa Timur sebab ekonomi Jawa Timur telah mencapai ribuan triliun setahun dan masalah distribusi sangat penting bagi ekonomi Jawa Timur. KPPU dapat memperbaiki kinerja distribusi/logistik dan memberikan masukan terhadap muatan regulasi daerah supaya lebih mendukung persaingan usaha secara sehat. Pemprov Jatim mempersilahkan KPPU melaporkan setiap temuan yang ada kepada Gubernur Jatim. Diharapkan KPPU dapat membantu Pemprov Jatim mengawasi jalur-jalur distribusi barang.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bappeda Jatim, KPPU menyampaikan apresiasi atas keberadaan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur (siskaperbapo.com) yang membantu KPPU mengawasi harga. Meskipun demikian masih ada kekurangan pada ketersediaan data stok barang di pasar serta validitas data
Dalam kesempatan tersebut, KPPU juga menyampaikan bahwa KPPU tidak dapat mengintervensi kondisi ritel secara langsung sebab pemerintah daerah yang berwenang mengatur sesuai dengan otonomi daerah. KPPU dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah berdasarkan pengalaman-pengalaman KPPU menangani perkara-perkara ritel. KPPU juga menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan peritel kecil untuk mengikuti kemauan konsumen dan memaksa peritel besar menerima dan memasarkan produk lokal di jaringan distribusinya. Untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Propinsi Jawa Timur, KPPU siap memberikan bantuan dan kontribusi kepada Pemprov Jatim dalam rangka membangun ekonomi Jawa Timur.