KPPU Gelar Workshop Developing Institutional Core Competencies for Competition Regulation

Surabaya, (6/3/2015), – KPPU menggelar Workshop on Developing Institutional Aspects of Core Competencies in Competition Policy and Law yang diikuti lembaga penegak hukum persaingan di lingkup negara ASEAN. Workshop yang berlangsung dari 2-4 Maret 2015 ini bertujuan untuk membekali lembaga penegak hukum persaingan tentang bagaimana membangun dan mengembangkan sebuah lembaga penegak hukum persaingan. Tujuan lainnya adalah untuk mengukur bagaimana dampak dari penegakan hukum persaingan terhadap perekonomian nasional di masing – masing negara. Workshop ini sendiri terselenggara atas hasil kerjasama antara KPPU  dengan AANZFTA ECWP.

Ketua KPPU M. Nawir Messi, dalam sambutannya, menyatakan bahwa skills dan kompetensi SDM di lembaga penegak hukum persaingan adalah skills khusus yang harus terus diasah. Kemampuan para investigator, analis dan seluruh elemen penggerak lembaga persaingan sangat berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Nawir, tidak ada otoritas penegak hukum lain yang memiliki keunikan dalam menangani perkara hukum, apalagi perkara yang melibatkan subjek hukum dan ekonomi.
“Saya yakin, pelatihan ini sangat bermanfaat untuk membekali lembaga penegak hukum di tingkat ASEAN. Memahami penegakan hukum persaingan tidak sama dengan perkara hukum seperti biasa. Dibutuhkan skills khusus untuk memahami paduan antara ilmu hukum dengan ekonomi,” ujar Nawir.
Sementara itu, Brenton Philp, yang merupakan General Manager di Australian Competition and Consumer Commission dan menjadi fasilitator selama workshop berlangsung, ia mengatakan bahwa untuk menangani perkara persaingan dibutuhkan staf yang sangat berpengalaman. Brenton mengatakan, menguasai ilmu hukum saja tidak cukup untuk menyelidiki kasus persaingan, karena seorang investigator juga harus menguasai ilmu ekonomi dalam hal pembuktian.
Terakhir, Tetsuya Kanda, yang menjabat sebagai Chief Deputi Director di Japan Fair Trade Commission (JFTC), memberikan paparan cukup menarik dalam workshop tersebut. Tetsuya membeberkan bagaimana lembaganya, JFTC, dalam menyusun rencana strategis yang baik. Ia memaparkan bagaimana mencapai target dan tujuan dengan anggaran terbatas, dimana persoalan anggaran merupakan hal yang sudah biasa terjadi di lembaga penegak hukum persaingan. Tetsuya juga menyarankan agar lembaga penegak hukum persaingan seperti KPPU aktif mengajukan proposal ke lembaga – lembaga pendukung internasional untuk meningkatkan kapasitas para stafnya. (nsa/oys)