KPD KPPU Makassar Lakukan Audiensi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara

(Ternate 11/3) – KPD Makassar, Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD Makassar beserta staf Dahliana Tanur dan Dian Kustiah Marto telah melakukan Audiensi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan diterima langsung oleh Dwi T. Waluyanto selaku Kepala BI Provinsi Maluku Utara didampingi Marthin L. Lumentu selaku Manajer Komunikasi/Koordinasi dan Kebijakan, Miko Bayuaji selaku Manajer Assesstment, L.R. Armand selaku Manajer, Masagung Suksmonohadi selaku Asisten Manajer, Faizal Rahman selaku Asisten Manajer dan Zetra Lez Saputra selaku Asisten Manajer.
Diharapkan adanya sinergitas antara KPPU dengan BI Provinsi Maluku Utara khususnya keterlibatan KPPU dalam Tim Inflasi Pengendalian Daerah (TPID), ungkap Ramli Simanjuntak. Hal tersebut berdasarkan pokok arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015, dimana salah satu point disebutkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendukung pengendalian inflasi adalah “Penguatan Peran KPPU di Pusat maupun daerah agar melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha komoditas pangan agar mendukung terbentuknya pasar yang efisien dengan mencegah persaingan usaha tidak sehat dan membatasi penguasaan segelintir pelaku usaha tertentu pada komoditas pangan strategis”.
Selain itu beliau juga menjelaskan tentang tugas pokok dan kewenangan KPPU yaitu Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan dengan Kebijakan yang mempengaruhi persaingan usaha dalam bentuk kajian proses pembentukan Peraturan, Evaluasi Kebijakan, atau Rekomendasi diberlakukannya Kebijakan sesuai amanat UU No.5 Tahun 1999, disamping itu KPPU juga mengemban tugas sebagai Pengawas Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dwi T. Waluyanto menuturkan bahwa BI sangat menyambut baik jika ada keterlibatan KPPU dalam TPID khususnya di Provinsi Maluku Utara, karena hingga saat ini BI Perwakilan Maluku Utara masih giat mencari mitra-mitra yang dapat berkonsentrasi terkait dengan inflasi. Hal ini melihat kondisi tekanan inflasi di Ternate cenderung lebih tinggi dibandingkan  daerah lainnya secara nasional yakni sebesar 1,53%. Jika dibandingkan dengan nasional, per Februari 2016 Inflasi Bulanan (mtm) ternate sebesar -0.95%, mengalami deflasi yang lebih besar dibandingkan nasional yakni -0,09%. Kota Ternate masuk dalam peringkat 20 dari 82 kota inflasi tertinggi se-Indonesia. Sementara kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah sandang. Walaupun demikian, secara tahunan (yoy), inflasi Ternate (IHK) sebesar 5,52%, masih lebih besar dibandingkan nasional yang mencapai 4,42%. Tim inflasi diharapkan dapat terbentuk di 9 (sembilan) kabupaten yang ada di Maluku Utara.
Kemudian ditambahkan pernyataan Miko Bayuaji yang menyampaikan bahwa di Maluku Utara tingkat inflasi masih tergolong tinggi, salah satunya disebab oleh masalah logistic. Dimana ketergantungan terhadap komoditi pangan yang berasal dari luar kota Ternate masih sangat tinggi. Produksi pangan masih minim, hal ini disebabkan masyarakat lebih familiar dengan tanaman keras, seperti pala, cengkeh, dan kelapa. Sedangkan komoditi pangan lainnya seperti beras, cabe, bawang telur, dsb masih didatangkan dari luar seperti Surabaya dan Makassar (dt).