Jakarta, HanTer – Tokoh Petisi 28 Haris Rusli, mendesak pihak terkait, antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktek kartel dan mafia proyek di tubuh PT Telkom dan PT Telkomsel.

“Semoga KPK masih punya nyali untuk membongkar kartel dan mafia di Telkom dan Telkomsel, yang diduga melibatkan politisi parpol dan pejabat negara,” tegasnya kepada pers di Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Sebagai lembaga anti korupsi, KPK  harus mengusut kasus itu. Karenanya Haris juga berani membeberkan temuannya mengindikasikan sejumlah modus dan skenario ‘perampokan’ di kedua perusahaan plat merah tersebut.

“Sebagai contoh salah satu modus praktek mafia proyek di Telkom dan Telkomsel dilakukan melalui program-program capital expenditure  (capex). Di mana, penyerapan capex tidak berdampak langsung terhadap kinerja keuangan pada RKAP tahun berjalan (EBITDA maupun NetIncome),” tambahnya.

Haris mensinyalir, pola transaksi pada umumnya dilakukan melalui kerjasama pihak ketiga dengan anak perusahaan Telkom itu, yang secara regulasi dapat dilakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaan terkait, karena kepemilikan saham Telkom di atas 90%.

“Namun kerjasama anak perusahaan dengan Pihak Ketiga, yang merupakan bagian dari ‘kelompok tertentu’ dibuat sedemikian rupa, agar dominan benefit terdapat pada pihak ‘kelompok tertentu’ tersebut,” sindirnya.

Haris mengungkapkan salah satu contoh kasus, seperti dalam proses pengadaan pembangunan Kabel Laut Medan-Lhoksumawe Sabang no justifikasi Tel354/LG000/PND.A100000/2016, dengan nilai capex sekitar Rp268 miliar akan dilakukan penunjukan langsung kepada konsorsium berinisial BSCS-M, merupakan konsorsium TelkomInfra (anak perusahaan) dengan perusahaan berinisial PT. BNP.

Ia lantas menerangkan, ada sekitar 4 proyek pengadaan pembangunan kabel laut saat ini sedang dalam proses pengadaan dan berpotensi penunjukan langsung seperti halnya proyek Kabel Laut Sabang-Lhoksemawe-Medan di atas.

“Akibat penunjukan dalam belanja modal Telkom dan Telkomsel melalui anak perusahaan, secara langsung membuat Telkom kehilangan ‘opportunity’ harga yang lebih murah. Sebab masih ada ‘eligible vendor’ lainnya yang dapat melakukan pekerjaan seperti NEC,” ungkapnya.

(Safari)

Sumber: Harian Terbit