LUTIM, BKM (04/08)  — Unit Layanan Pengadaan (ULP) Rawan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu disampikan anggota DPR-RI, Lutfy Andi Mutty di ruang kerja Ketua DPRD Luwu Timur, Kamis 4 Agustus.

“Sistem yang dilakukan di ULP sebenarnya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan namun nyatanya keluhan tersebut banyak yang datang dari kontraktor soal tender proyek,” ungkap Lutfy.

Menurutnya, dia hadir bukan sebagai penyidik atau jaksa melainkan sebagai fungsi pengawasan. Oleh karena itu, laporan ini akan diserahkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Saya hanya menjalankan fungsi pengawasan, bukan sebagai penyidik yang menentukan siapa salah dan benar.

Laporan ini akan saya serahkan ke LKPP dan KPPU,” ungkapnya. (alpian alwi)

Sumber: Berita Kota