Pemkab dan Kapolres Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Vidcon Kapolri
Bupati menyampaikan pula bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan 52 persen dari total APBD harus diarahkan ke sektor fisik. Menurutnya kegiatan bersifat seremonial, seyogyanya bisa dikurangi untuk kemudian dialihkan ke pembangunan fisik yang nyata.
“52 persen dari total APBD akan kita pakai untuk pembangunan sektor fisik. Ini adalah instruksi Presiden Jokowi. Kegiatan seremonial tetap ada, namun sektor fisik lebih kita genjot. Pembangunan infrastruktur jalan, kita perkirakan kurang 45 persen lagi. Satu hingga dua tahun ke depan, Insyallah akan rampung semua. Tolok ukur kemajuan daerah dilihat dari percepatan pembangunan sarana prasarana. Kita mau penuhi itu semua dengan baik,” jabar bupati.
Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian sendiri melakukan rapat koordinasi (rakor), dengan sejumlah Menteri Ekonomi Kabinet Kerja dan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan melakukan vidcon dengan jajaran Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia pada 8 Agustus lalu.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, Dirjen Bea Cukai Kementrian Keuangan, Heru Pambudi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong serta Ketua KPPU, Syarkawi Rauf.
Kapolres Mojokerto, AKBP Boro Windu Danandito, mengaku bangga dengan kegigihan Bupati Mojokerto yang selama dua periode jabatan tetap konsisten visi misi bidang pembangunan infrastruktur.
“Saya banyak mendengar tentang keuletan Bapak Bupati sejak awal periode pertama menjabat (tahun 2010). Beliau konsisten dengan target percepatan pembangunan infrastruktur, yang hingga periode kedua kali ini bakal segera dirampungkan. Jujur saya merasakan hasil tersebut, contoh sederhana adalah kemudahan yang saya dapat ketika bertugas lapangan. Patroli menjadi mudah karena dukungan infrastruktur jalan yang prima, ini sangat membantu tugas kami. Terkait vidcon dengan Pak Kapolri, Presiden Jokowi sendiri telah menugaskan kami untuk menindak tegas bila ditemui penimbunan maupun kartel-kartel,” ungkap Boro.
Hadir pula dalam rapat ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Sulistyowati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bambang Purwanto, Muspika Trawas, dan beberapa SKPD terkait lainnya. hms/ujek
Sumber: realita.co.id