Hadiri Rakor TPID Lampung, Kanwil II Berharap dapat Berkontribusi Optimal

Hadiri Rakor TPID Lampung, Kanwil II Berharap dapat Berkontribusi Optimal

Lampung (4/2) – Setelah resmi berkedudukan di Kota Bandar Lampung pada Desember 2019 lalu, untuk pertama kalinya Kantor Wilayah II KPPU turut dihadirkan dalam rapat koordinasi program kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. Rakor TPID yang dilakukan perdana di Tahun 2020 ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan capacity building di daerah agar bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi anggota TPID. Disampaikan juga bahwa beberapa waktu yang akan datang akan segera diluncurkan digital farming market place agar petani tidak dipermainkan oleh para tengkulak karena para petani dapat mengetahui harga terkini komoditi strategis setiap harinya melalui link yang disediakan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi untuk merevisi Surat Keputuan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah antara lain dengan memasukkan KPPU dan juga beberapa organisasi perangkat daerah lain sebagai anggota Tim.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah II KPPU Wahyu Bekti Anggoro mengucapan terima kasih kepada koordinator TPID Lampung karena telah melibatkan KPPU dan berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengendalian inflasi di Lampung melalui upaya pemberantasan praktek monopoli dan mewujudkan kemitraan adil antara pelaku UMKM dengan mitranya. “Dengan keterlibatan kami, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal”, ujar Wahyu.

Ia menambahkan, harga bahan kebutuhan pokok yang terlalu rendah di tingkat petani dan terlalu mahal di tingkat konsumen merupakan salah satu indikasi terjadinya permainan harga. “Ketika harga di level petani tinggi maka wajar bila harga yg diterima konsumen tinggi. Namun jika harga di level petani rendah tapi harga yang harus di bayar oleh konsumen tinggi, maka patut diduga terdapat indikasi permainan harga” jelasnya. (LPG)