Medan (21/10) Dalam rangka melakukan evaluasi inflasi dan menerima gambaran perekonomian Sumatera Utara pada masa pandemi covid 19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat TPID yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jl. Sudirman No. 41 Medan. Rapat dipimpin langsung oleh Edy Rahmayadi (Gubernur Provinsi Sumatera Utara) dan Wiwiek Sisto Widayat (Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut) serta dihadiri oleh anggota TPID Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai materi pembuka, Wiwiek menyampaikan Asesmen Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Sumatera Utara. Berdasarkan IHK Sumut pada bulan September 2020 tercatat deflasi -0,01% (mtm), turun dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,06% (mtm). Realisasi inflasi ini lebih tinggi dari inflasi Sumatera dan Nasional. Secara kumulatif, inflasi Sumut mencapai 0,40% dibawah rata-rata historisnya sepanjang 2020.

Rata-rata kegiatan ekonomi September 2020 masih berkisar 90% dari level Februari 2020. Mobilitas cenderung melandai pada September dipengaruhi penerapan PSBB. Di sisi lain, konsumsi terpantau mulai membaik meski masih terkontraksi. Investasi juga terpantau mulai pulih ditopang oleh investasi bangunan. Ekspor juga mulai menunjukan pemulihan ditopang ekspor non migas. Hasil analisa Big Data Bank Indonesia juga menunjukan Job Vacancy mulai membaik ditopang pemulihan pada sektor Transkom, Jasa Keuangan, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman (PHR).

Menanggapi hal tersebut, Edy menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020 berpotensi mengalami kontraksi. Untuk itu, kebijakan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran dibarengi dengan penanganan kesehatan yang optimal, perlu diprioritaskan pada triwulan IV 2020.

Program pemulihan ekonomi yang berasal dari dana pemerintah pusat melalui Program Perlindungan Sosial, Program Sektoral dan Insentif Nakes, diperkirakan telah tersalur hingga September 2020 sekitar 22% dari pagu. Selain itu, terdapat pula stimulus program Banpres (BPUM) UMKM yang telah terealisasi dimana Mayoritas program tersebut telah terealisasi sejak April 2020 dan berlanjut hingga akhir tahun.

Realisasi belanja Pemda di Sumut per Agustus 2020 masih terbilang cukup rendah. Tercatat hanya Pemerintah Provinsi yang sudah melakukan penyerapan anggaran diatas 60% dan hanya 4 kab/kota yang telah realisasi diatas 50%. Kendala utama penyerapan APBD diantaranya adalah proses realokasi anggaran yg masih berlangsung pada pertengahan tahun sehingga proses belanja menjadi terhambat.

Untuk itu “Pemerintah Provinsi perlu membentuk Tim percepatan pemulihan ekonomi Sumut khususnya di Kab /Kota yang menjadi sentra subsektor utama berdasarkan karakteristik usaha UMKM masing-masing daerah, yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di Sumut” Ujar Edy.

Dalam penyampaiannya, Ramli Simanjuntak menjelaskan bahwa KPPU konsen melihat perilaku para pelaku usaha dan distributor yang melakukan kegiatan usaha yang anti persaingan khsusnya di sektor pangan. KPPU akan terus mengkaji secara komprehensif mengenai sektor ini. Pola distribusi pangan melibatkan berbagai pihak mulai dari petani, pengumpul, pedagang besar, dan pedagang eceran, dimana masing-masing lini distribusi memiliki struktur pasar yang berbeda dan cenderung mempengaruhi harga akhir yang diterima masyarakat.

Selain itu, untuk mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen dan meningkatkan posisi tawar UMKM, KPPU bersama Pemerintah Provonsi Sumut telah membentuk Satgas Kemitraan. “Dalam hal ini, Satgas akan mengoptimalisasikan terkumpulnya data pelaku kemitraan serta terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan secara optimal” ujar Ramli.

Mengakhiri pertemuan, Wiwiek menegaskan kembali komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga serta penguatan Sektor yang memberikan nilai tambah pada perekonomian diantaranya adalah dengan melakukan penguatan dari sisi KAD, resi gudang, linkage produsen, Pemanfaatan berbagai insentif, percepatan program stimulus fiskal hingga penerapan digitalisasi UMKM