Tasikmalaya (18/11) – Kepala Bagian Kajian dan Advokasi Kanwil III KPPU, Mansur, bersama tim melakukan diskusi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUMKMPP) Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan, Hendro Haryoko di Kantor DKUMKMPP Kota Tasikmalaya.

Mansur menyampaikan, berdasarkan data BPS telah terjadi inflasi di Tasikmalaya pada September 2022 sebesar 0,95% dan deflasi pada bulan Oktober 2022 sebesar 0,05%, namun komoditas beras secara rutin setiap bulannya menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jawa Barat. “Seharusnya hal tersebut tidak terjadi mengingat Jabar sebagai sentra produksi beras dan terbesar ketiga di Indonesia, dari sini kami juga ingin mengetahui siapa pelaku usaha, bagaimana proses distribusi dan kondisi pasokannya,” ujar Mansur.

Hendro dalam menanggapi hal tersebut membenarkan bahwa beras merupakan komoditas yang secara rutin setiap bulannya menjadi penyumbang inflasi di Kota Tasikmalaya. “Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi pada bulan oktober di angka 6,57% (yoy) di atas angka inflasi nasional. Memang benar beras menjadi komoditas yang rutin menjadi penyumbang inflasi di Kota Tasikmalaya. Mengacu data bulan Oktober, komoditas pangan yang mengalami kenaikan yaitu beras (0,109%), tempe (0,051%) dan apel (0,019%). Dari survey lapangan, harga beras medium naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.500/kg, harga beras premium I naik dari Rp10.500 menjadi Rp11.000/kg, dan beras premium II naik dari Rp11.500 menjadi Rp12.000/kg. Tasikmalaya bukan daerah penghasil beras, namun ada sentra beras lokal di daerah Singaparna,” ujar Hendro.

Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh DKUMKMPP Kota Tasikmalaya yaitu database pelaku usaha dan volume stok yang dimilikinya. “Dinas hanya mengetahui asal daerah pemasok, namun tidak mengetahui siapa pelaku usaha atau distributor yang memasoknya. Terdapat juga perilaku pelaku usaha yang tidak kooperatif ketika dimintai data stok oleh Dinas seperti yang pernah terjadi pada komoditas minyak goreng,” tandas Hendro.

Hasil dari diskusi ini, pihak DKUMKMPP menyampaikan akan senantiasa menjaga komunikasi dan koordinasi dengan KPPU dalam upaya pencegahan terjadinya perilaku pelaku usaha yang tidak sehat pada distribusi komoditas penyumbang inflasi dan kegiatan lainnya sesuai tugas dan wewenangnya.

Setelah acara diskusi, Tim KA melanjutkan survey harga di Pasar Pancasila. (SD)