| 1. |
Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan |
 |
| 2. |
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha |
|
| 3. |
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan |
|
| 4. |
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
|
| 5. |
Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) |
|
| 6. |
Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
(Tidak berlaku, telah diperbaharui oleh Perkom No. 3 Tahun 2012) |
| 7. |
Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf h |
|
| 8. |
Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) |
|
| 9. |
Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Pemilikan Saham) |
|
| 10. |
Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) |
|
| 11. |
Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) |
|
| 12. |
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) |
|
| 13. |
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) |
|
| 14. |
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan Sekretariat Komisi dalam Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
|
| 15. |
Peraturan KPPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Keprotokolan |
|
| 16. |
Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat |
(Tidak berlaku, telah diperbaharui oleh Perkom No. 10 Tahun 2011) |
| 17. |
Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf d tentang Keagenan |
|
|
Lampiran |
|
| 18. |
Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan |
|
| 19. |
Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal |
|
| 20. |
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel |
|
| 21. |
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 |
|
| 22. |
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender |
|
| 23. |
Peraturan KPPU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 |
|
| 24. |
Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Waralaba |
|
| 25. |
Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a UU No. 5 Tahun 1999 |
|
| 26. |
Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 |
|
| 27. |
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan |
|
| 28. |
Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual |
|
